Sektor telekomunikasi juga diprediksikan akan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perbaikan taraf hidup dan perkembangan teknologi. Untuk di sektor konstruksi, sebagai negara berkembang Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur.
Upaya ketiga, melanjutkan program pemetaan (mapping), profil WP, dan benchmarking. Mapping menggambarkan potensi perpajakan berdasarkan wilayah atau lokasi, subyek pajak, jenis pajak, sektor maupun subsektor usaha sesuai kebutuhan atau keungguan yang dimiliki suatu wilayah. “Dengan melakukan mapping dapat mengetahui potensi pajaknya”, tambah urai Tjiptardjo. Sementara profil WP merupakan rangkaian data dan informasi fiskal WP yang memuat identitas kegiatan usaha serta riwayat perpajakan WP secara berkesinambungan yang dapat dikualifikasikan atas data permanen dan data akumulatif.
Keempat, melakukan penegakan hukum (law enforcement) terhadap WP yang membandel. Menurut Tjiptardjo masalah law enforcement yang paling tidak disenangi WP. Di tahun 2009 saja, ungkap dia, Ditjen pajak telah mengenakan sanksi kepada 516 aparat yang melakukan pelanggaran baik itu ringan maupun berat.
Tak Bisa Dipikul Sendiri
Pengamat perpajakan Darussalam, menyatakan target penerimaan pajak Rp1.000 triliun tidak bisa dipikul sendiri oleh Ditjen Pajak. Persoalan pajak menjadi sangat menarik, karena di manapun di negara demokrasi di dunia ini, tidak ada yang terlepas dari pajak. “Pajak akan menjadi perhatian khusus,” katanya.
Menurut Darussalam, adalah suatu hal yang tidak adil jika target penerimaan pajak Rp1.000 triliun dibebankan sepenuhnya kepada Dirjen Pajak. “Kalau bicara sistem perpajakan, Dirjen Pajak hanya bagian besar dari sistem tersebut.”
Selain Dirjen Pajak yang wajib melakukan reformasi birokrasi adalah pembuat legislasi dan kebijakan dalam bidang perpajakan. “Yang berkantor di Senayan (DPR, red) sudah buat reformasi nggak?” tanyanya.
Di samping itu, pihak berkepentingan, seperti pengadilan juga harus melakukan reformasi birokrasi. Hal ini berhubungan dengan masalah penyelesaian sengketa perpajakan.