Itulah mengapa ia beranggapan bahwa perempuan bisa saja terkendala soal ini, khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Bagaimana izin dari keluarganya, orang tua atau suaminya turut berpengaruh.
(Baca: Potret Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019)
Selain itu, kendala juga kerap dirasakan perempuan yang sedang mempunyai anak kecil, atau yang rumahnya jauh dan lainnya. Bagi lawyer perempuan yang anaknya sudah dewasa dan tidak memerlukan perlakuan khusus, justru banyak yang tertarik bergabung.
Walau begitu, Ia mengakui ketangguhan 7 orang perempuan yang terlibat dalam tim kuasa hukum KPU. Kinerja lawyer perempuan di timnya diakui sangat baik, keseriusan dalam bekerja juga dinilainya bagus.
“Saya akui sangat tangguh. Bahkan tim perempuannya 2 orang yang dampingin saya belum tidur dari tadi malam untuk memeriksa alat bukti lagi,” ungkapnya.
Kendati absennya peran lawyer perempuan dalam Tim Kuasa Hukum BPN, Salah seorang kuasa hukum BPN, Luthfi Yazid menyebut dirinya sebetulnya malah mendorong lawyer perempuan untuk banyak terlibat. Hanya soal kebetulan saja di timnya tidak ada keterlibatan lawyer perempuan.
“Kita gak ada diskriminasi ya, lawyer laki-laki perempuan sama saja bagi kita, cuma kebetulan saja tidak ada,” ungkapnya kepada hukumonline, Senin (17/6).
Senada dengan Luthfi, salah seorang kuasa hukum TKN, Christina Ariyani menyebut bahwa ketertarikan perempuan menekuni bidang-bidang tertentu dalam lawyering adalah pilihan masing-masing orang. Terlebih untuk bidang litigasi seperti sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang saat ini Ia geluti, diakuinya tak begitu banyak perempuan yang berminat, lantaran kerap dinilai begitu konfrontatif. Lain halnya dengan corporate lawyer yang memang diamatinya cukup banyak perempuan yang bergelut di situ.
“Dari komponen partai politik pada tim kuasa hukum misalnya, lawyer perempuan memang sedikit. Apalagi dari direktorat hukum, memang cuma saya,” ungkapnya.