Dalam aturan yang dimaksud, tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
Obyek penertiban tanah terlantar dalam Pasal 2 PP No.11/2010, meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
Sementara tanah yang tidak termasuk sebagai obyek penertiban tanah terlantar sesuai Pasal 3 PP No.11/2010 ada dua jenis. Pertama tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus.
Kedua tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.
Sementara identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari unsur BPN dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala BPN. Identifikasi dan penelitian yang dimaksud, dalam Pasal 7 meliputi verifikasi data fisik dan data yuridis; mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak.
Lalu juga meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait, dan pemegang hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan; melaksanakan pemeriksaan fisik; melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan; membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar; menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian; melaksanakan sidang panitia; dan membuat Berita Acara.
Dalam pasal 8, apabila dari hasil identifikasi dan penelitian disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka Kakanwil memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar penguasaannya.
Namun apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua dan ketiga dilayangkan. Dan apabila tetap tidak diindahkan, maka tanah itu ditetapkan sebagai tanah terlantar dan akan dikuasai oleh negara sebagaimana Pasal 9 PP 11/2010.
Untuk di Pasal 10, tanah terlantar apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.