Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Medan, Sumatera Utara pada Kamis 6 Desember 2018 hingga Sabtu 8 Desember 2018. Tema yang diusung dalam Rakernas kali ini yakni “Peradi Turut Bertanggung Jawab dalam Penegakan Hukum Lingkungan untuk Kesejahteraan Rakyat.”
Rakernas ini dibuka dengan Tari Sekapur Sirih sebagai simbol penyambutan para tamu. Kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan menyanyikan Himne dan Mars Peradi. Sejumlah pejabat baik daerah maupun pusat hadir dalam acara pembukaan ini, seperti Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun & Berbahaya (B3) Rosa Vivien Ratnawati, Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak, dan sejumlah pejabat dari instansi lain.
Ketua Pelaksana Rakernas kali ini, Zul Armain Azis mengungkapkan alasan mengapa Medan dipilih menjadi kota tempat pelaksanaan Rakernas Peradi ini. Pertama, DPC Medan merupakan salah satu cabang paling aktif dan memiliki anggota cukup besar dan DPC Medan dianggap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan tingkat nasional.
“Peristiwa mengenaskan yang terjadi di Danau Toba membekas dan menyadarkan kita pentingnya factor keselamatan. Dan dalam Rakernas kali ini akan membahas pentingnya lingkungan hidup,” kata Zul di Hotel JW Marriot Medan, Kamis (6/12/2018).
Rakernas ini, kata Zul, dihadiri jajaran pengurus Peradi baik tingkat nasional maupun cabang, serta pengawas dengan jumlah sekitar 800 anggota. Rakernas ini diharapkan menghasilkan program kerja Peradi dalam satu tahun mendatang.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam sambutannya, mengaku grogi berbicara di depan para advokat dan para ahli hukum. Ia sangat mengapresiasi dipilihnya Medan menjadi tuan rumah Rakernas III Peradi kali ini. Sebab, bagi pria yang juga menjabat Ketua Umum PSSI ini, salah satu daerah yang rutin “memproduksi” advokat adalah Sumatera Utara, baik yang sudah berprofesi sebagai advokat maupun yang masih bercita-cita sebagai advokat.
“Advokat yang paling banyak, baik yang sudah menjadi advokat atau yang bercita-cita jadi advokat itu paling banyak di Sumut. Karena ada anekdot, salah aja ngotot, apalagi benar,” kata Edy yang disambut tawa peserta dan undangan Rakernas.
Ia mengaku sempat diminta mundur sebagai Ketua Umum PSSI karena dianggap tidak bisa membawa prestasi Timnas lebih baik. “Saya menjadi Ketua PSSI, ribut saya suruh turun, tetapi paling tidak anggota Peradi banyak, saya sekarang kalau ada apa-apa Peradi berbondong-bondong membela saya. Harusnya jadwal saya jam 10 ini saya ada acara ke Jakarta, tetapi nanti tidak ada yang bela saya,” ujar Edy yang kembali disambut tawa peserta dan undangan Rakernas.
Charles Silalahi Ketua DPC Peradi Medan berharap Rakernas yang diadakan di wilayahnya ini akan menghasilkan hal baru. Salah satu yang diharapkan yaitu Peradi memiliki gedung sendiri. “Kalau di Medan, Ketua Pengadilan bilang, ‘Anda itu Peradi mana?’ Dan kami bilang Peradi yang punya gedung. Menurut saya single bar itu akan terwujud jika kita memiliki gedung,” terangnya.
Sementara itu Ketua Umum DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan mengatakan tema Rakernas kali ini mengenai isu lingkungan. Menurutnya, isu permasalahan hukum lingkungan adalah masalah klasik dan secara kultur masyarakat Medan sudah mengenal dengan baik budaya di wilayahnya. “Daerah yang sangat sulit diperbaiki adalah kota Medan karena culture yang dianut,” kata Fauzie.
Usai kata sambutan, acara dilanjutkan dengan foto bersama dan penabuhan Gondang Sembilan sebagai simbol dibukanya Rakernas ini. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan tarian tradisional Inang Lenggang Kecak Pinggang dan baru dilanjutkan dengan coffee break.
Kemudian, rentetan acara inti dari Rakernas Peradi ini dimulai Seminar “Advokasi Lingkungan Hidup yang baik dan Sehat sebagai Hak Asasi Konstitusional di Daerah dan Desa-Desa”. Dengan pengisi materi Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun & Berbahaya (B3) Rosa Vivien Ratnawati.
Ketua Dewan Pembina DPN Peradi Otto Hasibuan juga turut mengisi materi seminar dengan topik Advokasi Hukum di Dalam dan di Luar Pengadilan untuk Implementasi Rencana Nasional HAM terhadap Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan dan Implikasi Problematik Peraturan Daerah dan Desa-Desa.
Pengisi materi ketiga adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Alvi Syahrin dengan materi Pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Wisata Berkelanjutan. Pemberi materi terakhir yaitu Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan DPN Peradi Nikolas Simanjuntak dengan topik Advokasi Hukum Multidimensi Multidisiplin Jurimetri Legal Engineering Construct Suistainability Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan.