Menurut Toni, sapaan akrabnya, UU secara tekstual sudah menetapkan hanya WNI yang bisa mengajukan permohonan uji materil. Apalagi, Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang kembali menegaskannya.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 3 Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah; a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. |
Sementara itu, Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin masih berpendapat ketentuan di atas dan Pasal 51 ayat (1) UU MK masih bisa disimpangi. Peluang masih ada, meski kecil, ujarnya. Tergantung kasus dan permohonan yang disampaikan, tambahnya. Secercah harapan sudah ada, tiga hakim mengajukan dissenting opinion terkait persoalan ini. Setidaknya ke depan bisa menjadi pemikiran alternatif yang bisa berkembang, harapnya.
Kritik MK
Benny K. Harman tidak sependapat bila Pasal 51 ayat (1) UU MK menjadi dalih tak dibolehkannya WNA memohon uji materil. MK itu tak setia pada UU. Dia harus setia pada UUD 1945, tegasnya. Oleh sebab itu, sependapat dengan Firman, ketentuan tersebut sangat mungkin untuk dikesampingkan.
Benny menjelaskan sikap MK ini inkonsisten dengan penafsiran MK terhadap pasal 50 UU MK. Pasal tersebut berbunyi Undang undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang undang yang diundangkan setelah perubahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut sempat dikesampingkan oleh MK, walau pada akhirnya MK memutus pasal itu inskonstitusional atas permohonan dari Kadin (Kamar Dagang Industri) beberapa waktu lalu.
Sebelum diohonkan Kadin, ungkap Benny, MK mengesampingkan pasal itu terkait perkara yang dimohonkan hakim Pengadilan Negeri Padang, Machri Hendra. Pada saat itu, Machri memohon uji materil Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dia menambahkan kewenangannya sendiri. Dan itu bisa, ujarnya. Alasannya pada waktu itu, Pasal 50 UU MK menghambat tugasnya dalam menegakan konstitusi, ungkapnya.
Sebagai catatan, pada saat mengesampingkan atau menghapus pasal 50 itu, MK mendapat kritikan dari berbagai kalangan. MK kala itu dianggap memperluas sendiri kewenangan. Sehingga, label MK sebagai lembaga superbody mulai disematkan. Benny menjelaskan bila mengacu pada Pasal 50, seharusnya ketentuan Pasal 51 ayat (1) bisa dikesampingkan oleh MK. Oleh sebab itu, Benny mengkritik sikap MK yang sering kali tak konsisten dalam setiap.
Firman mempunyai kesimpulan sendiri. Sama seperti Kadin yang pada akhirnya menguji Pasal 50, ia menyarankan usaha mencoba menguji pasal 51 ayat (1) masih perlu diupayakan. Agar UU yang mengatur WNA tak lagi kebal judicial review. Namun pertanyaannya, siapa yang mempunyai legal standing mengajukannya? toh yang dirugikan secara langsung, salah satu dari lima syarat mengajukan judicial review, dari UU tersebut hanya WNA.