Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Melkior mengatakan seleksi harus dibuka kepada umum dan media massa, terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan sehingga kecil kemungkinan DPR dan Pemerintah untuk menyalahgunakan untuk kepentingan sendiri.
Menurut dia, DPR dan Pemerintah harus sinergis dan konsisten terhadap pemberantasan korupsi. Bentuk ketidakseriusan menjawab krisis identitas serta keterlibatan pejabat dalam banyak kasus korupsi justru akan menunjukkan semakin tidak berharganya nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam hidup berbangsa.
Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan seleksi calon pimpinan KPK, katanya, menjadi salah satu tolak ukur pencegahan perilaku pragmatisme terhadap kekuasaan dan kekayaan bila ditandai terjadinya monopoli koalisi demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Pemerintah dan DPR, lanjutnya, harus menjadi pelopor pemberantasan korupsi, mendukung kinerja KPK, dan bukan menjadikan korupsi sebagai tindakan berjamaah. Sinergitas kerja yang baik diarahkan ke jalur legal, menolak tindakan busuk yang menggerus kepercayaan dan harapan publik bahkan menimbulkan ketegangan sosial.
Perubahan positif akan masa depan warga negara dan bangsa, ditandai efektifitas pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, Melkior mengatakan kaderisasi nilai dan kematangan karakter atau emosi yang tidak bernafsu pada kekuasaan dan kekayaan dalam partai politik menjadi satu kecerdasan dalam mengolah kepentingan rakyat demi mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup.
Partai politik, menurut dia, juga harus menjaga dan mendidik konstituen dengan pendidikan politik hati nurani, meningkatkan kecerdasan dalam berpikir dan tindakan, mampu keluar dari perilaku korupsi serta mengelolah kepentingan rakyat secara positif.
Masyarakat, pejabat, partai politik, pemuda, mahasiswa, dan pelajar merupakan satu kesatuan yang utuh, harapan bangsa untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.