“KPK selama ini bertopang atau bergantung pada kepercayaan publik. KPK adalah anak kandung reformasi dan tidak didukung penuh oleh elit. Satu-satunya yang selama ini diharapkan KPK adalah dukungan publik,” ungkap Burhan.
Dalam survei yang dilakukan Indikator Politik tentang kepercayaan publik terhadap KPK mengalami penurunan. Menurut Burhanudin kondisi ini harus segera diperbaiki demi penguatan pemberantasan korupsi dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi ke internal. Menurutnya, kepercayaan publik otomatis KPK tak lagi memiliki sandaran bergantung dari serangan elit.
“Jadi kalau kemudian publik tidak memberikan dukungan atau menurun itu alarm yang berbahaya buat KPK,” tegas Burhanudin.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan KPK lahir dari UU No.30 Tahun 2002yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Pria berlatar belakang jaksa itu menegaskan agar pemberantasan korupsi harus dipastikan dapat ditegakkan independensinya secara efektif memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, dengan tidak adanya benturan kepentingan maupun risiko terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penegakan hukumnya.
“Maka untuk menjaga dan mengawal independensi KPK salah satunya adalah dengan mengawal pemilihan calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK sedari awal,” ujar Ali dalam keterangan persnya.
Dia menyampaikan tim pansel KPK harus memahami problem dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan, dan bekerja secara independen serta objektif dalam memilih para calon Pimpinan dan Dewas KPK. Menurutnya, lembaga tempatnya bernaung berharap pimpinan dan Dewas terpilih nantinya, optimal melaksanakan tugas pemberantasan korupsi yang sejalan dengan visi misi Indonesia Emas 2045. Yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan berbudaya antikorupsi.
“Sehingga kita bisa meningkatkan kembali kepercayaan dan dukungan publik dalam agenda pemberantasan korupsi nasional,” tukas Ali.