Kondisi rupiah yang terus melemah terhadap dolar akhirnya membuat pemerintah harus mengambil tindakan. Fluktuasi pertukaran nilai rupiah saat ini diwaspadai karena dianggap tak lagi mencerminkan fundamentalnya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Forum Koordinasi Stabilitas Keuangan (FKSSK) sudah melalukan pertemuan dan siap berkomitmen untuk memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Bambang dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Kamis (13/8). “Ada dua kebijakan yang akan diambil terkait dua isu utama,” kata Bambang.
Apa saja dua kebijakan itu? Pertama, kebijakan untuk meningkatkan investasi baik dari sisi Pemerintah maupun swasta. Kedua, kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka menjaga konsumsi domestik. Kebijakan itu hanya bersifat jangka pendek.
Dijelaskan Bambang, untuk meningkatkan investasi, anggota FKSSK telah mengeluarkan beberapa kebijakan yakni percepatan belanja dan stimulus untuk meningkatkan investasi korporasi, daya saing produk dalam negeri, termasuk kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain itu, anggota FKSSK turut memperkuat koordinasi kebijakan untuk meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian guna menggenjot investasi.
Terkait dengan belanja dan stimulus pemerintah, Kemenkeu telah menerbitkan kebijakan pengamanan penerimaan serta pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik dari penerimaan pajak, maupun utang.
"Strategi peningkatan penerimaan pajak difokuskan pada reinventing policy, penerapan faktur pajak elektronik, dan ekstensifikasi," tambahnya.
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, anggota FKSSK bersepakat memberikan insentif guna menambah daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan menurunkan harga barang dan jasa, serta meningkatkan ketersediaan kredit yang disalurkan melalui lembaga keuangan. Peningkatan ketersediaan kredit dilakukan melalui relaksasi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Tak kalah penting lagi, FKSSK juga menyiapkan upaya meningkatkan kesiapan guna mengatasi gejolak pada sistem keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkeu kepada DPR melalui RUU Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang saat ini masih dalam proses pembahasan. FKSSK berharap agar DPR bisa bekerja sama untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU JPSK.
"FKSSK berkomitmen untuk meningkatkan bauran kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing otoritas yang diimplementasikan secara tepat waktu dengan didukung komunikasi publik yang baik," jelas Bambang.
Dalam acara yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan pelemaran rupiah saat ini sudah mencapai 2,47 persen secara kuartal ke kuartal. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, depresiasi rupiah meningkat tajam karena devaluasi yuan ditengah rencana kenaikan suku bunga AS.
Atas dasar itu pula, Agus mengatakan bahwa pelamahan rupiah dalam dua hari terakhir sudah tidak lagi mencerminkan fundamentalnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Tiongkok yang melakukan devaluasi 1,9 persen terhadap dolar AS pada 11 Agustus lalu dan diikuti dengan devaluasi 1,6 persen pada 12 Agustus.
“BI akan terus menjaga stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. BI akan telah dan terus melakukan bauran kebijakan, dari bauran kebijakan juga kita koordinasikan dengan instansi terkait,” pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Bambang dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Kamis (13/8). “Ada dua kebijakan yang akan diambil terkait dua isu utama,” kata Bambang.
Apa saja dua kebijakan itu? Pertama, kebijakan untuk meningkatkan investasi baik dari sisi Pemerintah maupun swasta. Kedua, kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka menjaga konsumsi domestik. Kebijakan itu hanya bersifat jangka pendek.
Dijelaskan Bambang, untuk meningkatkan investasi, anggota FKSSK telah mengeluarkan beberapa kebijakan yakni percepatan belanja dan stimulus untuk meningkatkan investasi korporasi, daya saing produk dalam negeri, termasuk kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain itu, anggota FKSSK turut memperkuat koordinasi kebijakan untuk meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian guna menggenjot investasi.
Terkait dengan belanja dan stimulus pemerintah, Kemenkeu telah menerbitkan kebijakan pengamanan penerimaan serta pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik dari penerimaan pajak, maupun utang.
"Strategi peningkatan penerimaan pajak difokuskan pada reinventing policy, penerapan faktur pajak elektronik, dan ekstensifikasi," tambahnya.
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, anggota FKSSK bersepakat memberikan insentif guna menambah daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan menurunkan harga barang dan jasa, serta meningkatkan ketersediaan kredit yang disalurkan melalui lembaga keuangan. Peningkatan ketersediaan kredit dilakukan melalui relaksasi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Tak kalah penting lagi, FKSSK juga menyiapkan upaya meningkatkan kesiapan guna mengatasi gejolak pada sistem keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkeu kepada DPR melalui RUU Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang saat ini masih dalam proses pembahasan. FKSSK berharap agar DPR bisa bekerja sama untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU JPSK.
"FKSSK berkomitmen untuk meningkatkan bauran kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing otoritas yang diimplementasikan secara tepat waktu dengan didukung komunikasi publik yang baik," jelas Bambang.
Dalam acara yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan pelemaran rupiah saat ini sudah mencapai 2,47 persen secara kuartal ke kuartal. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, depresiasi rupiah meningkat tajam karena devaluasi yuan ditengah rencana kenaikan suku bunga AS.
Atas dasar itu pula, Agus mengatakan bahwa pelamahan rupiah dalam dua hari terakhir sudah tidak lagi mencerminkan fundamentalnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Tiongkok yang melakukan devaluasi 1,9 persen terhadap dolar AS pada 11 Agustus lalu dan diikuti dengan devaluasi 1,6 persen pada 12 Agustus.
“BI akan terus menjaga stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. BI akan telah dan terus melakukan bauran kebijakan, dari bauran kebijakan juga kita koordinasikan dengan instansi terkait,” pungkasnya.