Sejumlah tokoh dan massa pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi KPK untuk menyatakan dukungannya. Terlihat hadir di KPK Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Pukat Zainal Arifin Mochtar, dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra.
Zainal mengatakan perseteruan KPK dan Polri harus segera disudahi. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaminkan diri untuk penangguhan penahanan Bambang. "Kami juga minta Jokowi memanggil Plt Kapolri (Badrodin Haiti) untuk menjelaskan soal penangkapan Bambang, " katanya, Jumat (23/1).
Selain meminta Jokowi menjamin penangguhan penahanan Bambang, Zainal juga meminta Jokowi menjamin agar ke depannya tidak terjadi kejadian seperti ini. Ia berharap Jokowi dan publik bersama-sama menyelamatkan KPK dari pihak-pihak yang ingin mengkriminalisasi KPK.
Oleh karena itu, Zainal dan sejumlah tokoh bersedia ikut menjaminkan diri untuk menangguhkan penahanan Bambang. Begitu pula dengan Yenny Wahid. Putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini menyatakan bersedia menjaminkan dirinya demi kebebasan Bambang.
"Itu sangat penting. Kalau perlu kami semua berdiri di belakang Presiden Jokowi menjadi jaminan untuk Pak Bambang. Ini adalah tes bagi Presiden Jokowi apakah beliau mampu membuktikan bahwa beliau adalah Presiden seluruh bangsa Indonesia dan bukan hanya petugas partai," ujar Yenny.
Ia berharap Jokowi bisa berdiri tegak dan mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, yaitu dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Yenny mengatakan, selama ini publik mengetahui KPK selalu berada di garda terdepan dalam urusan pemberantasan korupsi.
Sebagai seorang warga negara, Yenny merasa terpanggil untuk menyelamatkan KPK yang telah berkomitmen untuk memberantas korupsi. Pasalnya, komitmen KPK tersebut ternyata mengusik kepentingan beberapa elit politik yang sekarang sedang berupaya menyandera Jokowi.
Yenny menduga elit-elit politik itu tengah mencoba bernegosiasi dengan Jokowi, terutama dengan mengancam akan menarik dukungan terhadap Jokowi apabila Jokowi tidak melakukan langkah-langkah untuk melindungi kepentingan merkea. Maka dari itu, Yenny meminta Jokowi bersikap tegas.
"Saya sendiri mendapatkan banyak sekali pesan dari masyarakat, khususnya jemaah Nahdatul Ulama (NU) yang menyuarakan kegelisahan mereka, keprihatinan mereka atas situasi yang berkembang pada hari ini. Kami ingin menyatakan kepada KPK bahwa kami berdiri di belakang mereka," tuturnya.
Sementara, Denny Indrayana sangat menyesalkan langkah Bareskrim Mabes Polri yang tiba-tiba melakukan penangkapan terhadap Bambang. Ia menilai langkah Bareskrim keliru dan berbahaya. Seharusnya, kasus Budi Gunawan dilihat sebagai kasus pribadi dan dilihat sebagai kasus institusi.
"Untuk itu, semua harus mengambil langkah-langkah yang tenang. Mari kita selamatkan Polri, mari kita selamatkan KPK kalau memang benar. Presiden Jokowi harus segera turun tangan sebagai kepala negara agar semua lebih kondusif dan aman demi penegakan hukum," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, pagi tadi sekitar pukul 07.30 WIB, sejumlah petugas Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Bambang. Wakil Ketua KPK ini ditangkap di jalan raya Depok saat mengantar anaknya sekolah. Bambang ditangkap dalam rangka melakukan pemeriksaan sebagai tersangka.
Bareskrim telah menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi (MK). Bambang selaku kuasa hukum salah satu pasangan calon diduga menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010.