“Apakah laporan Komisi XI DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon dewan komisioner (DK) otoritas jasa keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 dapat disetujui”. Pertanyaan itu diajukan Ketua DPR Puan Maharani kepada seluruh anggota dewan dalam rapat paripurna, Selasa (12/4/2022). Sebanyak 7 orang calon terpilih ditetapkan sebagai DK OJK periode 2022-2027.
Ketua Komisi XI Kahar Muzakir mengatakan pengambilan keputusan dari sejumlah calon dengan memilih 7 nama dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Ada 7 nama calon yang terpilih yakni Mahendra Siregar menjabat sebagai Ketua DK OJK dan merangkap sebagai anggota. Kemudian Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua DK OJK dan sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
Selanjutnya, Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota. Ada pula Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal; Ogi Pratomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota.
Kemudian, Sophia Isabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota serta Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Terhadap 7 nama itu diputuskan setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sejak 6 dan 7 April 2022 lalu.
Baca:
- DK OJK Terpilih Diminta Perkuat Edukasi Nasabah Seputar Produk
- Sosok Dian Ediana Rae, Sarjana Hukum Jadi Kepala Pengawas Perbankan OJK
- 14 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Ikuti Fit and Proper Test di DPR
Terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan terpilihnya 7 nama calon terpilih diharapkan menjadikan OJK lembaga yang kuat berwibawa dan fleksibel. Tak hanya itu, OJK harus mampu merangkul dan membangun komunikasi yang efektif dengan semua stakeholders. Seperti MPR, DPR, DPD, BPK, aparat penegak hukum, asosiasi sektor keuangan, hingga masyarakat luas pada umumnya.
"Pengambilan keputusan juga harus dilakukan secara kolektif kolegial. Sehingga setiap anggota Dewan Komisioner OJK memiliki semangat team work dan setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK mengamanatkan DK OJK mesti terlibat dalam pembuatan kebijakan operasional pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Dia menyoroti maraknya berbagai kasus pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga karut-marut permasalahan di sektor asuransi, perdagangan saham gorengan, dan tekfin ilegal.
Sejumlah persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh OJK periode 2022-2027. Sebab masyarakat membutuhkan OJK yang kuat dan berwibawa, yang mampu menjaga ekosistem industri keuangan Indonesia tetap sehat. Dengan begitu tak lagi ada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, DK OJK mesti mampu mengoptimalkan resources dalam memperluas dan memperdalam literasi ke berbagai lapisan masyarakat.
Mantan Ketua DPR itu menilai dalam sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, usaha pembiayaan hingga pinjaman online, OJK harus mulai membuat kajian tentang keberadaan kripto yang perkembangan transaksinya semakin pesat. Boleh jadi, ke depannya pengawasan dan pengaturan kripto dapat menjadi tanggung jawab OJK.
Karenanya, perkembangan kripto mesti dibahas dan dipantau dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto menilai pasca terpilihnya DK OJK periode 2022-2027 memiliki sejumlah permasalahan besar dan tantangan yang harus dihadapi oleh Mahendra Siregar dan jajarannya. Menurutnya, tugas berat ke depan harus dihadapi dengan banyaknya berbagai kasus di sektor asuransi, investasi ilegal, hingga pinjaman ilegal.
Politisi Partai Gerindra itu menyarankan langkah awal yang perlu dilakukan OJK dengan menumbuhkan kepercayaan publik. Termasuk melakukan langkah langkah law enforcement sebagaimana diamanatkan UU OJK, bahwa OJK sebagai pihak leading sector harus mampu menjawab semua persoalan di sektor industri keuangan. “Jadi ini adalah salah satu PR yang harus diselesaikan,” katanya.