Menuntaskan tugas akhir menjadi kewajiban yang harus diselesaikan mahasiswa hukum untuk memperoleh gelar sarjana, tak terkecuali bagi mahasiswa hukum. Terdapat berbagai topik tugas akhir yang menarik untuk dikaji kalangan mahasiswa hukum, salah satunya lingkup hukum investasi.
“Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang sudah disahkan kemudian UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 lantas banyak membuka kesempatan bagi investasi. Baik bagi investor internasional maupun investor dari dalam negeri,” ujar Chief Legal Counsel at Indonesia Investment Authority (INA) Arisia Pusponegoro kepada Hukumonline, Rabu (27/9/2023) lalu.
Baca Juga:
- Arief T Surowidjojo Terpilih Sebagai Ketua STH Indonesia Jentera
- Kisah Pendiri LGS Law Firm, Bekerja Tanpa Bayaran di Tengah Krisis Ekonomi
Kini, terdapat banyak kemudahan berusaha, seperti kemudahan yang diberikan untuk proyek strategis nasional, misalnya. “Jadi secara desain umum pemerintah sudah merancang payung regulasi yang bisa memfasilitasi investasi di Indonesia,” kata dia.
Meski demikian, tetap harus melihat kembali penerapannya pada setiap sektor. Mengingat investasi yang dilakukan terhadap sektor pertambangan tentu akan berbeda ketika disandingkan dengan investasi terhadap sektor keuangan, dan seterusnya.
Dengan demikian, masing-masing sektor harus diperhatikan seksama regulasi yang mengaturnya. Seperti restriksi khusus, masalah perizinan, dan lain-lain. In-House Counsel yang akrab disapa ‘Jika’ itu berpesan memang hukum investasi tidak berdiri sendiri, tetapi ketika menggali hukum investasi menjadi tidak terpisahkan dengan lingkup hukum di sektor lain.
“Kalau soal topik hangat mengenai hukum investasi, mungkin yang bisa dilihat adalah struktur investasi yang berbeda-beda. Investasi itu kan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, bisa juga bentuk investasi itu secara ekuitas bisa juga investasi dalam bentuk pembiayaan.”
Di dalamnya terdapat berbagai struktur yang berbeda dan mungkin bisa menjadi topik menarik yang ia rekomendasikan untuk mahasiswa hukum kaji dalam penelitian tugas akhir. “Bagaimana masing-masing struktur itu kompatibel dengan hukum yang ada di Indonesia? Lalu perkembangannya baik dari strukturnya maupun implementasinya seperti apa,” lanjutnya.
Tidak kalah menarik, mahasiswa dapat mempelajari lebih lanjut terkait alokasi risiko dan manajemen risiko, mitigasi resiko, hingga perihal identifikasi risiko investasi di Indonesia apabila dilihat dari kacamata hukum. Untuk kemudian hasil dari penelitian dapat memberikan gambaran untuk bagaimana hal-hal itu direfleksikan nantinya melalui dokumen perjanjian.
“Karena sebagai lawyer kita harus bisa meng-capture apapun kesepakatan para pihak itu dalam dokumentasi perjanjian, drafting-nya seperti apa, wording-nya seperti apa, bahasanya juga harus diformulisasikan seperti apa. Saya rasa itu termasuk bagian yang menarik untuk dipelajari ya, jenis-jenis perjanjiannya yang mengakomodasi struktur-struktur yang ada,” terangnya.
Guna menulis tugas akhir sehubungan dengan hukum investasi, Jika berpesan bagi mahasiswa hukum agar mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar dari hukum investasi. Khususnya berbagai regulasi peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur hukum investasi.
Kemudian mahasiswa harus berfokus pada salah satu sektor industri yang spesifik. Dengan kata lain, jangan sampai melakukan penelitian yang mempunyai cakupan terlalu luas. Bila telah menentukan pilihan, di awal juga dapat mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku di sektor tersebut.
“Apa permasalahan yang umumnya terjadi di sektor tersebut (sehubung dengan investasinya, red)? Jadi bisa fokus kalau mau melakukan penelitian. Jangan terlalu berat, akhirnya tidak menyentuh isu-isu yang harusnya dituju. Makin fokus kita, makin spesifik kita, makin bagus dari sisi mencari data,” pesan Jika.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) itu mencontohkan sektor infrastruktur, misalnya saja mahasiswa dapat mencari informasi perkembangan investasi dari rentang tahun tertentu. Bila dijumpai angka yang sangat rendah, maka mahasiswa dapat mencari tahu alasan-alasan di balik itu dan diindentifikasi secara hukum itu mungkin ada restriksi khusus yang membuat investasi sektor tersebut melambat.
Dalam kesempatan yang sama, Kenna Herdi Safrudin selaku Vice President Legal INA ikut berbagi beberapa rekomendasi topik hukum investasi bagi mahasiswa hukum. Seperti hukum investasi dalam kaitannya dengan sektor-sektor industri yang tergolong baru di Indonesia dan belum diatur khusus oleh pemerintah. Seperti di sektor teknologi, industri, kimia dan farmasi, dan properti.
Vice President Legal INA Kenna Herdi Safrudin.
"Kalau menurut saya, dunia hukum investasi itu luas dan terdiri dari berbagai industri. Di industri tersebut terbuka sangat terbuka untuk asing dan dari mampu menarik ketertarikan asing untuk berinvestasi. Namun, biasanya payung hukum yang tersedia belum memadai. Hal yang menarik disini, mahasiswa bisa berkontribusi untuk mempelajari sektor-sektor ini dan memberikan masukan," kata Kenna.