Hariadi mengungkapkan operasi mafia tanah ini seringkali tidak berhenti pada pemalsuan administrasi tetapi berlanjut dengan melakukan pengubahan tata ruang hingga berlangsungnya proyek infrastruktur. Pun, mereka juga bisa memasukkan pasal-pasal di UU yang menguntungkan kelompok tertentu.
Sementara, Bambang Hero Saharjo yang tergabung di dalam Pokja Antikorupsi IPB menjelaskan dampak buruk dari korupsi di sektor SDA sangat mengkhawatirkan. Pertama, lubang tambang banyak yang tidak direklamasi karena perjanjian illegal dengan pihak berwenang. Kedua, Banyak menyebabkan kecelakaan dan kematian terutama pada anak-anak.
Ketiga, banjir besar dan bencana lain diakibatkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Keempat, kecurangan perizinan menyebabkan terus diambil dan digunakannya baru bara, sumber energi kotor. Kemudian menghambat transisi ke enegeri bersih dan lama kelamaan akan memperparah krisis iklim.
Oleh karenanya, Bambang menyampaikan untuk memberantas korupsi di sektor SDA dibutuhkan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan KLHK. Jangan sampai penindakan lambat dan banyak proses hukum yang menggantung atau belum selesai.