Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ia sempat ditunjuk sebagai tim hukum keluarga Presiden. Kepercayaan rezim pemerintah berlanjut pada masa Presiden Joko Widodo saat Hafzan ditunjuk sebagai kuasa pemerintah untuk menghadapi Yusril Ihza Mahendra. Kala itu Yusril menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas nama kelompok terlarang Hizbut Tahrir Indonesia.
(Baca juga: Mau Ajukan Sengketa Pilpres ke MK, Tim Hukum Capres Perlu Pahami Ini)
Nama Dewi Kamaratih Soeharto dikenal sebagai praktisi hukum yang ahli dalam hak kekayaan intelektual. Dewi tercatat sebagai salah satu advokat andal di beberapa corporate law firm besar Indonesia yang ikut ia rintis. Sampai akhirnya Dewi memutuskan membangun firma hukum milik sendiri yang fokus pada bidang hak kekayaan intelektual.
Eri Hertiawan adalah corporate lawyer yang biasa menangani litigasi dan penyelesaian sengketan komersial. Keahliannya dalam menangani forum mediasi, arbitrase, hingga litigasi untuk perkara bisnis dikenal luas baik di dalam dan luar negeri. Selain berpraktik advokat, Eri adalah seorang mediator dan arbiter.
Keterlibatan para corporate lawyer dalam sengketa hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan konstelasi politik ini cukup menarik perhatian. Luhut sendiri juga dikenal banyak menangani perkara hukum bisnis.
Eri mengaku terpanggil untuk ikut mengawal kepentingan bangsa dan negara. Eri dan sejumlah corporate lawyer menerima permintaan menjadi kuasa hukum atas nama diri pribadi sebagai advokat. Luhut juga menekankan bahwa mereka tidak membawa nama organisasi advokat atau kantor hukum asal masing-masing. “Corporate lawyer itu jangan hanya mengurusi bisnis, harus juga memikirkan yang lebih luas soal bangsa dan negara ini. Saat ini eksistensi negara menjadi taruhan, kami terpanggil,” kata Luhut.