Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) membuka program Sarjana Kelas Khusus Internasional (KKI) sejak tahun 2010. Kampus hukum tertua Indonesia ini tercatat sebagai kampus hukum top kedua yang memiliki program internasional di jenjang sarjana. “Bahasa pengantar perkuliahan dengan bahasa Inggris, programnya tidak semua langsung double degree, kami juga buat single degree, namun dengan kewajiban international exposure,” kata Ketua Subprogram Sarjana Kelas Khusus Internasional FHUI, Tiurma Mangihut Pitta Allagan kepada Hukumonline.
KKI FHUI mulai menawarkan program double degree pada tahun 2015 yang disebut Joint Degree Track. Kerja sama untuk program itu dijalin dengan University of Canberra, Australia. Sejak saat itu, lulusan KKI yang mengikuti Joint Degree Track akan mendapat dua gelar dalam masa studi 4 tahun yaitu Sarjana Hukum dan Bachelor of Law (S.H., LL.B.).
“Mereka yang ambil single degree harus memenuhi international exposure dengan mengikuti student exchange selama satu semester atau melakukan kegiatan lain yang diakui international exposure,” kata Tiurma menjelaskan. Kewajiban memenuhi international exposure menjadi pembeda dengan syarat kelulusan dari program sarjana kelas reguler dan kelas paralel di FHUI.
Baca juga artikel terkait seputar mahasiswa hukumdan profesi, silakan klik artikel Klinik berikut ini: Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini
Tiurma mengatakan ada seleksi lagi untuk mahasiswa KKI yang berminat mengambil double degree. “Dia bisa mengikuti double degree kalau punya jumlah SKS dan IPK yang memenuhi persyaratan di universitas mitra FHUI,” kata dia. Saat ini FHUI bekerja sama dengan University of Canberra, Australia untuk Joint Degree Track itu. Mahasiswa KKI FHUI yang berhasi lolos seleksi akan meraih gelar ganda dari FHUI dan University of Canberra.
Baca Juga:
- Sejarah Singkat Kurikulum Kampus Hukum Indonesia Sejak Masa Rechtsschool
- Mau Kuliah Hukum di UI? Cek Dulu Nih Daftar Mata Kuliahnya
Mahasiswa KKI FHUI wajib menyelesaikan program sarjana dengan jumlah minimal kredit perkuliahan yang sama dengan program reguler yaitu 144 SKS. “Mahasiswa KKI yang mengambil double degree akan berangkat di tahun ketiga perkuliahan. Mereka membuat skripsi di kampus luar negeri selama dua tahun terakhir,” ujar Tiurma menjelaskan. Proses bimbingan skripsi dan penilaian sepenuhnya dilakukan di kampus mitra. Hasilnya akan diakui sebagai nilai komponen tugas akhir skripsi dari FHUI.
Selain mitra kampus untuk double degree, mahasiswa KKI FHUI bisa memilih mengikuti student exchange selama satu semester ke kampus mitra FHUI. “Mereka juga akan diseleksi lagi berdasarkan kemampuan untuk berangkat student exchange ke kampus mitra,” ujarnya. Kampus-kampus mitra untuk program student exchange itu antara lain University of Groningen, Utrecht University, Erasmus University Rotterdam, Leiden University di Belanda, National University of Singapore di Singapura, dan Kobe University di Jepang. Ada juga kegiatan lain untuk international exposure seperti publikasi di jurnal internasional atau kompetisi internasional simulasi peradilan.
KKI FHUI tidak hanya terbuka untuk mahasiswa Indonesia. Tiurma mengatakan ada mahasiswa asing yang mendaftar dari luar negeri untuk studi sarjana hukum di KKI FHUI. Ada juga yang hanya mengikuti program pertukaran mahasiswa. “Biasanya tiap angkatan ada setidaknya satu orang mahasiswa dari Korea Selatan yang mengikuti studi sarjana hukum sampai tuntas di KKI,” katanya.
Namun, ia memberi catatan ada beberapa mata kuliah yang diajarkan tetap dengan bahasa Indonesia demi mendapat pemahaman komprehensif atas Hukum Indonesia. “Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana misalnya dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia,” lanjutnya. Tiurma menyebut ada tiga peminatan yang tersedia di KKI FHUI. Berikut ini daftarnya beserta mata kuliah peminatan yang harus diambil berdasarkan Buku Pedoman Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
1. Hukum Ekonomi
Hukum Organisasi Perusahaan (wajib), Hukum Perbankan (wajib), Hukum Investasi dan Pasar Modal (wajib), Hukum Surat Berharga, Arbitrase, Hukum Asuransi, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum, Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Keuangan, Akuntasi untuk Ahli Hukum, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kepailitan, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Koperasi, Hukum Pengangkutan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Jual Beli Perusahaan, Penulisan Hukum, Pendapat Hukum dan Keterampilan Hukum, Hukum Kesehatan.
2. Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional (wajib), Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional (wajib), Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional (wajib), Status Personal dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia, Forum yang berwenang dalam Hukum Perdata Internasional, Transaksi Bisnis Internasional.
3. Hukum Internasional Publik
Hukum Laut (wajib), Hukum Perjanjian Internasional (wajib), Hukum Udara dan Angkasa (wajib), Hukum Diplomatik, Hukum Lingkungan Internasional, Arbitrase Investasi Internasional, Hukum Organisasi Internasional dan Regional, Hukum Humaniter Internasional.