Sudah pernah diajukan
Kejaksaan Agung tampaknya sengaja mengungkapkan ketentuan ini karena desakan warga Bali agar para terpidana segera dieksekusi. Apalagi, Amrozi dan Imam Samudera menolak mengajukan permohonan grasi. Beda halnya dengan Ali Gufron. Sayang, hingga empat hari lalu, keputusan presiden mengenai permohonan grasi Amrozi belum sampai ke pengadilan.
Sebenarnya, Ketua Pengadilan Denpasar sudah pernah mengajukan permohonan grasi ke Presiden. Menurut Jampidum Prasetyo, hal itu dilakukan Ketua PN Denpasar karena memang diperintahkan oleh UU Grasi lama (UU No. 3 Tahun 1950). Ketua PN karena jabatannya mengajukan permohonan grasi untuk terpidana mati.
Namun belakangan terungkap bahwa Mahkamah Agung mengembalikan permohonan itu. Sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung tertanggal 13 September 2005, permohonan grasi yang diajukan KPN Denpasar menggunakan rujukan hukum yang sudah dibatalkan. Rujukan dimaksud adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1986 tentang Permohonan Grasi karena Jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi Terpidana Mati yang Tidak Mengajukan Grasi.
SEMA yang dikeluarkan semasa Ketua MA Ali Said itu mengharuskan hakim atau Ketua PN mengajukan grasi karena jabatannya untuk terpidana mati. Namun SEMA ini sudah dibatalkan dengan adanya UU Grasi baru tahun 2002.