Saran Asosiasi Agar Perusahaan Fintech Tak Terjerat Masalah Hukum

Selalu mematuhi aturan yang berlaku. Konsumen juga diimbau memahami mekanisme penagihan dan konsekuensi atas gagalnya pembayaran pinjaman.

 

“Dengan penerapan pagu biaya ini, konsumen sudah terlindungi dari kekhawatiran beban biaya pinjaman yang memberatkan,” jelas Sunu. 

 

(Baca Juga: Jenis-jenis Pelanggaran Hukum di Industri Fintech)

 

Selain itu, Sunu juga mendorong agar para anggotanya memperoleh sertifikasi ISO/ICE 27001 terkait sistem manajemen penanganan informasi, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No.4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

 

Pasal 7: Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.

 

Menurut Sunu, sertifikasi ini merupakan bagian dari manajemen risiko dan menjaga keamanan data kepada setiap layanan yang diberikan kepada konsumen.  Selain itu, pihaknya juga akan mendorong penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi proses penagihan yang dilakukan oleh para anggota AFPI kepada konsumen.

 

“Di mana proses penagihan harus sesuai dengan kode etik penagihan yang telah disetujui oleh seluruh anggota AFPI dan para agen penagihan harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi,” kata Sunu.

 

(Baca juga: Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Tepat di Perusahaan Fintech)

 

Dari sisi konsumen, Sunu juga mengimbau agar konsumen menyadari mekanisme pembayaran dan konsekuensi atas kegagalan pembayaran. Sehingga, dia menekankan agar konsumen juga harus berhati-hati saat mengajukan pinjaman.

 

Setiap calon peminjam diimbau wajib mengidentifikasi apakah penyelenggara pinjaman merupakan perusahaan yang telah terdaftar di OJK. Sebelum melakukan peminjaman, setiap calon peminjam juga wajib membaca setiap persyaratan secara detail, termasuk komponen bunga dan biayanya.