Andi Hamzah dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia menerangkan bahwa pidana merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana; pidana adalah hukum pidana itu sendiri. Dari pengertian tersebut, jika disederhanakan, sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum.
Ketentuan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau UU 1/2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
Baca juga:
- Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Lama
- Potensi Kriminalisasi Advokat, KUHP Nasional Kembali Dipersoalkan
- KUHP Baru Dianggap Tahap Menuju Penghapusan Hukuman Mati
Pidana Pokok
Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:
- pidana penjara;
- pidana tutupan;
- pidana pengawasan;
- pidana denda; dan
- pidana kerja sosial.
Dalam bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif.
Lebih lanjut, pidana alternatif tersebut dicantumkan sebagai konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.
Melalui penjatuhan jenis pidana tersebut, diharapkan terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, sebagai contoh dengan penjatuhan pidana kerja sosial.
Masih terkait pidana pokok, ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menerangkan bahwa urutan pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana. Kemudian, terkait penjatuhannya, bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menerangkan bahwa hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif dengan orientasi tujuan pemidanaan.
Kemudian, pemidanaan dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.
Pidana Tambahan
Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas:
- pencabutan hak tertentu;
- perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- pengumuman putusan hakim;
- pembayaran ganti rugi;
- pencabutan izin tertentu; dan
- pemenuhan kewajiban adat setempat.
Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis.
Pidana yang Bersifat Khusus
Ketentuan Pasal 67 UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.
Bagian Penjelasan Pasal 67 UU 1/2023 menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud, antara lain, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.
Lebih lanjut, pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus ini dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!