Sidang dengan terdakwa Sesditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisnaya kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/12). Agenda sidang terdakwa kasus suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di transmigrasi ini menghadirkan saksi mantan Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Djoko Sidik Pramono.
Dalam kesaksiannya Djoko mengaku sempat diminta Ali Mudhori untuk memaparkan program tersebut di depan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung. "Saya diminta menjelaskan KTM (Kota Terpadu Mandiri) itu apa, dan saya menjelaskan. Menjelaskan tentang KTM dananya seperti apa, berapa tahun pelaksanaannya. Jadi saya hanya sebatas menjelaskan masalah KTM," ujarnya.
Pemaparan tersebut, kata Djoko, dilaksanakan di Hotel Crown Jakarta. Dalam pemaparan turut hadir Tamsil Linrung, Sindu Malik, Acoz, dan beberapa orang yang ia tak kenal. Djoko sendiri didampingi oleh Direktur Perencanaan dan Kasubdit Perencanaan. "Saya menjelaskan antara setengah jam sampai 40 menit. Sudah dinyatakan cukup saya pulang," tuturnya.
Awalnya, kata Djoko, Ali Mudhori mendatanginya dan menyatakan bahwa ada anggaran Rp 1 triliun dalam APBN-P 2011 untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Tapi dirinya tak mempercayai informasi dari Ali tersebut. "Lalu dia (Ali) pulang."
Tak lama kemudian, Ali Mudhori datang kembali bersama Sindu Malik untuk meyakinkan dirinya bahwa anggaran Rp1 triliun tersebut ada. Namun, dirinya kembali tidak percaya. Akibatnya, dia sering bertemua Ali Mudhori di kantor Kemenakertrans. Ini dikarenakan saat itu Ali menjabat sebagai salah satu asisten menteri.
Singkat cerita, setelah memaparkan program di Hotel Crown, Ali memintanya untuk mengusulkan anggaran untuk keperluan terkait program itu dari P2MKT. Ia pun mengumpulkan sejumlah anak buahnya untuk menyusun rencana biaya program. "Akhirnya ketemu angka Rp 388 miliar," katanya.
Angka itu rencananya akan digunakan untuk kegiatan pembinaan masyarakat transmigrasi. Ada beberapa kabupaten dan pusat yang menjadi target pelaksanaan kegiatan. Pasalnya, saat itu, banyak terjadi bencana seperti panen yang gagal di beberapa daerah. Setelah dibuat dan ditandatangani, usulan itu lalu diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang melanjutkannya ke menteri.