Pakar menilai tidak bisa disamakan atau disandingkan nama sebuah badan hukum dengan sebuah merek.
Perseteruan antara dua Badan Arbitrase Internasional (BANI) mengakibatkan klaim siapa yang berhak untuk menggunakan nama BANI. BANI Mampang menyatakan, pihaknya sudah mendaftarkan merek BANI ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian sudah mendapatkan sertifikat merek. Begitu juga pihak BANI Sovereign, mengklaim sudah mendaftarkan BANI Pembaharuan sebagai Badan Hukum dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Direktur Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute, Dwiyanto Prihartono, berpendapat bahwa merek dengan nama badan hukum merupakan dua hal yang berbeda. Merek didaftrakan di Ditjen Kekayaan Intelektual. Sedangkan nama badan hukum didaftarkan di Ditjen Administrasi Hukum Umum.
“Terpisah dua, jadi tidak bisa disamakan atau disandingkan nama sebuah badan hukum dengan sebuah merek,” tuturnya kepada hukumonline, akhir September lalu.
Menurutnya, boleh saja jika Ditjen AHU menerbitkan keputusan perkumpulan badan hukum dengan nama BANI, tapi yang tidak boleh bila perkumpulan berbadan hukum yang baru tersebut mendaftarkan merek BANI lagi ke Dirjen Kekayaan Intelektual.
Selanjutnya, konteks perkumpulan diartikan berbadan hukum tidak berarti diartikan mendaftrakan mereknya. “Direktoratnya berbeda. Nah masalahnya buat organsiasi baru ini hanya bisa menamakan dirinya sebagai nama badan hukumnya saja, yang kebetulan BANI,” ungkapnya.
Namun, Dwiyanto mengakui akan ada problem di lapangan nantinya bila ada BANI yang berbeda (BANI Mampang dan BANI Pembaharuan). Otomatis, kata Dwiyanto, BANI yang lebih dulu ada akan terganggu dengan BANI yang baru lahir.
“Karena mereka sudah mendaftrakan merek. Bila mau, di kop surat, dia (BANI Pembaharuan, red) tidak pakai singkatan BANI, tapi pakai nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia Badan Hukum,” ujarnya.
“Kalau yang lama saya menduga mendaftarkan itu satu orang atau lebih dari seseorang, Mungkin Pak Husseyn atau pak Husseyn dan siapa, tapi orang. Yang dia daftar ketika itu istilah BANI. Kalau alamat boleh saja pakai istilah BANI, tetapi kalau bukan badan hukum dia perorangan. Biasanya nama ditaruh, kalau ternyata ketahuan belakangan ini dia tidak berbadan hukum seharusnya nama orang. Karena kita tidak dikenal cuma dua, orang atau badan hukum,” ujarnya.
Untuk diketahui, berdasarkan salinan sertifikat merek BANI terdapat nama dan alamat pemilik merek yaitu BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA. sedangkan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang atau badan hukum saja.
“Kecuali dia mengajukan dalam persekutuan perdata yang lain. Jadikan orang dan badan hukum, siapa tahu dia bikin firma, bukan badan hukum tertapi badan usaha, sehingga yang tersebut di sana ada BANI,” tambahnya.
“Tidak melanggar hukum karena itu nama badan hukum, terkecuali dia mendaftrakan merek. Boleh saja dia mendaftarkan, namun kemungkinan besar akan ditolak. Tapi ini konteks adalah AHU dan HKI. Beda kewenangan. Beda urusan nama badan hukum di AHU tidak ada hubunganhya dengan merek. Dan tidak melanggar UU Merek, karena dia tidak bisa klaim itu sebagai merek, itu adalah nama badan hukum. Itu berbeda,” ungkapnya.
![Hukumonline.com Hukumonline.com](https://userfiles.hukumonline.com/redaksi/Essay_Ncay/Infografis_BANI.jpg)
Infografis: BAS