Begitu pula memperhatikan masukan dari komisi-komisi serta anggota dewan. Namun dalam pengambilan keputusan, lagi-lagi kembali pada kesepakatan fraksi-fraksi partai soal RUU yang secara rasionalitas dapat dibahas. Begitu pula jumlah RUU disesuaikan dengan kemampuan DPR, pemerintah, dan DPD.
Prinsipnya di Baleg, kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, mengedepankan musyawarah mufakat dalam memberikan kesempatan setiap fraksi dan anggota dewan menyampaikan, mengusulkan RUU masuk dalam Prolegnas. Begitupula terhadap pemerintah dan DPD.
Berdasarkan hasil evaluasi Proolegnas per semester, diputuskan pengurangan terhadap 16 RUU dari jumlah 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 dan adanya penambahan sejumlah RUU. Sehingga total menjadi 36 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2020. Sementara penyusunan kembali RUU yang bakal masuk Prolegnas 2021 bakal diputuskan pada Oktober mendatang.
“Oktober Prolegnas 2021, itu disusun kembali, sehingga yang belum dimasukkan di 2020 bisa dimasukan. Dengan begitu, bisa mengejar target secara kuantitas bisa terpenuhi, secara kualitas sudah pasti harus juga terpenuhi,” katanya.