Dua RUU yang tengah digodok DPR ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain. Dua RUU itu adalah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan RUU Advokat. Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana, menyatakan kedua RUU itu harus disinkronkan pembahasannya.
Menurut Romli, RUU Advokat dan RKUHAP dapat mempertegas kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Penegasan itu, kata dia, sebenarnya sudah termaktub dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, pada praktiknya, kedudukan advokat sebagai penegak hukum belum dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum lainnya.
“Saya merekomendasikan agar di dalam pembahasan RUU Advokat perlu dikaji secara pararel dengan ketentuan RUU KUHAP sehingga semakin jelas dan terang kedudukan, hak dan kewajiban serta wewenang seorang advokat,” ujar Romli dalam acara seminar yang diselenggarakan PERADI, Rabu (3/4).
Sinkronisasi antara RUU Advokat dan RKUHAP, menurut Romli, juga dibutuhkan untuk memperjelas hak dan kewajiban serta wewenang seorang advokat dalam kerangka integrated criminal justice system.
Dia menerangkan, terdapat dua model sistem peradilan pidana yakni Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM). Dua model ini, kata Romli, masih relevan dengan kondisi hukum acara pidana Indonesia, baik itu sebelum berlakunya UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP) maupun masa sesudah itu.
Menurut Romli, KUHAP yang saat ini berlaku menerapkan kombinasi model CCM dan DPM. Sedangkan, RKUHAP yang tengah digodok DPR cenderung menerapkan model DPM secara murni. Dalam kaitannya dengan kedudukan advokat, Romli mengatakan model DPM lebih tepat untuk diterapkan karena model ini memberikan tugas dan wewenang yang sangat memadai kepada advokat dalam konteks perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa.
“Fungsi dan peranan advokat di dalam model CCM, (advokat) tidak memperoleh hak yang cukup untuk melakukan tugas dan wewenang pembelaan,” papar Romli.
Dalam kaitan integrated criminal justice system, Romli mengkritik RUU Advokat karena belum mengatur tentang tugas dan wewenang serta kewajiban advokat dalam hal perlindungan saksi dan korban. Romli menegaskan bahwa advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa.
Naskah Tandingan
Dalam acara yang sama, PERADI kembali menyuarakan kritik terhadap naskah RUU Advokat yang saat ini tengah dibahas DPR. Ketua Umum DPN PERADI, Otto Hasibuan mengatakan RUU Advokat cenderung melemahkan peran advokat. Menurut dia, melemahkan peran advokat akan merugikan pencari keadilan.
Otto menegaskan, seorang advokat memerlukan imunitas serta kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum dalam rangka melakukan pembelaan untuk pencari keadilan. Sayangnya, RUU Advokat yang tengah digodok DPR justru meniadakan dua hal penting itu. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum bahkan terdegradasi dengan pencantuman frasa “mitra penegak hukum”.
“Lantas advokat sebagai penegak hukum mana?Kita tidak bisa dipidana selama menjalankan tugas kita, di RUU ini tidak ada. Dan kita malah diturunkan menjadi mitra penegak hukum, seperti jadi banpol(bantuan polisi, red),” ujarnya geram.
Menemukan banyak kelemahan pada RUU Advokat versi DPR, PERADI pun menyiapkan naskah RUU tandingan. Rencananya, kata Otto, naskah tandingan itu akan diserahkan kepada Badan Legislasi DPR. Otto berharap naskah PERADI dapat dijadikan bahan masukan untuk memperbaiki kelemahan RUU Advokat versi DPR.
Advokat Henry Yosodiningrat berpendapat RUU Advokat seharusnya memperkuat kedudukan advokat, bukan sebaliknya. Penguatan diperlukan untuk merespon perkembangan praktik selama ini, dimana profesi advokat seringkali dipandang sebelah mata atau bahkan cenderung dilecehkan oleh aparat penegak hukum lainnya.
Henry berpendapat kedudukan advokat sebagai penegak hukum sebaiknya dimasukkan dalam RKUHAP ketimbang RUU Advokat. Dengan alasan banyak mengandung keganjilan, Henry menolak revisi UU Advokat yang tengah diproses DPR. “Kita hadang (RUU Advokat), dan mendorong rancangan KUHAP agar kesetaraan dengan penegak hukum lainnya ada di RUU KUHAP,” tegasnya.