KadinIndonesia mengklaim mengalami kerugian biaya produksi akibat pelarangan ekspor bahan mineral mentah oleh pemerintah melalui Permen ESDM No.7 Tahun 2012. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, distribusi dan Logistik, M. Natsir Mansyur,kisarankerugian yang dideritasekitar Rp6,5 triliun.Kerugian tersebut diperparah oleh rumitnya birokrasi yang ada.
“Kita tahu bahwa tambang ini infrastrukturnya masih belum memadai sehingga pengusaha yang membangun infrastruktur ini cenderung mengalami kerugian, adanya peraturan ini justru memperburuk keadaan”, ujarnya kepada hukumonline, Kamis, (10/1).
Menurut Natsir, selama ini pengusaha harus menanggung infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, kendaraan operasional dan lain sebagainya sehingga menanggung beban yang berlebih. Hal itu berdampakkepada para pekerjaseperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal karena stagnansi aktivitas ekspor.
Untuk menghadapi itu, kata Natsir, dunia usaha akan melakukan perlawanan.Kadinberencana menuntut pemerintah secara perdata akibat dari kerugian yang dideritaselama Permen ESDM itu ada.
“Kita tidak akan berhentikarena ini merupakan pelajaran buat pemerintah yangtelah membuat kebijakan merugikan dunia usaha. Saat ini kita sedang susah, kemudian di persulit lagi oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah,” ujarnya.
Natsir memperhitungkan, angka Rp6,5 triliun itu adalah akumulasi kerugian yang diderita dunia usaha tambang mineral selama delapan bulan terakhir terhitung sejak bulan Mei 2012.
Kerugian itu sendiri terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh dunia usaha yang terdiri dari, pertama, biaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh dunia usaha sendiri. kedua, untuk kerugian atas produksi tambang yang tidak bisa diekspor meliputi 14 komoditi utama.
“Kita tidak akan berhenti dan secara perdata kita akan menghitung kembali dan mengumpulkan data-data untuk merinci kerugian secara spesifik,” ujarNatsir.