Budidoyo menentang jika pemerintah berencana membuat kebijakan terkait konversi tembakau karena akan mengatur persoalan hulu yang tentu adalah petani tembakau. Pengalihfungsian dengan menggantikan tanaman tembakau dengan tanaman lain dinilai kurang tepat. Pasalnya, ada beberapa daerah yang ciri geografisnya hanya cocok dengan tembakau.
“Kalau misalnya pemerintah sudah menyediakan pengolahan tembakau dalam bentuk lain, kira-kira pasarnya ada apa tidak,” tanya Budidoyo.
Sementara itu, Koordinator Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan bahwa pembahasan final RPP Tembakau masih di bawah standar. RPP ini, katanya, tidak mengacu kepada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sehingga regulasi yang dibuat oleh pemerintah masih terkesan lemah.
“Idealnya itu mengacu pada standar internasional, FCTC,” kata Sudaryatmo ketika dihubungi hukumonline.
Tak hanya itu. Pemerintah dinilai salah mengambil kebijakan terkait dengan FCTC. Ketidakikutsertaan pemerintah dalam menandatangani kesepakatan FCTC, mengkibatkan pemerintah kesulitan untuk memperjuangkan posisi rokok kretek Indonesia karena tidak memiliki hak suara di dalam pembahasan protokol FCTC.
“Amerika memang tidak meratifikasi FCTC, tapi mereka ikut tanda tangan sehingga setiap ada pembahasan soal tembakau global mereka diikutsertakan,” pungkasnya.