Rincian Pemangkasan Anggaran Sesuai Instruksi Presiden Jokowi
Penghematan terendah menjadi beban Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar Rp 2,744 miliar. Sementara penghematan tertinggi dibebankan kepada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 7,933 triliun.
Sandy Indra Pratama
Bacaan 2 Menit
Hanya 3 dari 87 K/L yang tidak memperoleh penghematan APBN-P 2016, yaitu MPR RI, DPR RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.Berikut rincian kementerian dan lembaga yang terdampak Inspres penghematan anggaran: 1. Badan Pemeriksa Keuangan: Rp 200 miliar.2. Mahkamah Agung: Rp 192,53 miliar 3. Kejaksaan Agung: Rp 18,03 miliar 4. Kementerian Sekretariat Negara: Rp 320,99 miliar 5. Kementerian Dalam Negeri: Rp 789,79 miliar 6. Kementerian Luar Negeri: Rp 700,811 miliar 7. Kementerian Pertahanan: Rp 7,93 triliun8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Rp 550,90 miliar 9. Kementerian Keuangan: Rp 3,52 triliun 10. Kementerian Pertanian: Rp 5,938 triliun.11. Kementerian Perindustrian: Rp 854,77 miliar12. Kementerian ESDM: Rp 3,91 triliun 13. Kementerian Perhubungan: Rp 4,74 triliun14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Rp 3,916 triliun 15. Kementerian Kesehatan: Rp 5,55 triliun16. Kementerian Agama: Rp 1,40 triliun 17. Kementerian Ketenagakerjaan: Rp 488,07 miliar 18. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Rp 871,72 miliar19. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp 3,05 triliun.20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Rp 6,980 triliun21. Kemenko Polhukam: Rp 27,49 miliar22. Kemenko Perekonomian: Rp 49,99 miliar23. Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp 114,608 miliar24. Kementerian Pariwisata: Rp 800 miliar 25. Kementerian BUMN: Rp 59,100 miliar 26. Kemenristek dan Dikti: Rp 1,358 triliun 27. Kemenkop dan UKM: Rp 47,235 miliar28. Kementerian PAN RB: Rp 6,366 miliar 29. Badan Intelijen Negara: Rp 228,495 miliar.30. Lembaga Sandi Negara: Rp 228,495 miliar31. Dewan Ketahanan Nasional: Rp 14,117 miliar32. Badan Pusat Statistik: Rp 14,117 miliar33. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Rp 224,266 miliar34. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Rp 311,015 miliar35. Perpustakaan Nasional RI: Rp 184,570 miliar36. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Rp 193,315 miliar 37. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp 2,959 triliun38. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Rp 136,897 miliar39. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas): Rp 105,135 miliar.40. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Rp 17,500 miliar41. Badan Narkotika Nasional: Rp 459,400 miliar42. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi: Rp 2,08 triliun 43. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Rp 774,26 miliar44. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Rp 3,80 miliar45. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Rp 31,056 miliar 46. Komisi Pemilihan Umum: Rp 19,17 miliar47. Mahkamah Konstitusi: Rp 10,849 miliar48. PPATK: Rp 2,774 miliar49. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: Rp 17,674 miliar.50. Badan Tenaga Nuklir Nasional: Rp 11,503 miliar51. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: Rp 20,832 miliar52. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: Rp 38,292 miliar53. Badan Informasi Geospasial: Rp 16,884 miliar 54. Badan Standardisasi Nasional: Rp 3,363 miliar55. Badan Pengawas Tenaga Nuklir: Rp 6,510 miliar56. Lembaga Administrasi Negara: Rp 4,137 miliar57. Arsip Nasional Republik Indonesia: Rp 12,673 miliar 58. Badan Kepegawaian Negara (BKN): Rp 10,969 miliar 59. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Rp 50 miliar.60. Kementerian Perdagangan: Rp 727,235 miliar61. Kementerian Pemuda dan Olahraga: Rp 346,413 miliar62. Komisi Pemberantasan Korupsi: Rp 13,001 miliar63. Komisi Yudisial: Rp 3,873 miliar64. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Rp 551,078 miliar65. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: Rp 52,537 miliar. 66. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo: Rp 20,197 miliar67. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Rp 39,063 miliar. 68. Badan SAR Nasional: Rp 55,973 miliar69. Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Rp 20,997 miliar.70. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu: Rp 101,649 miliar71. Ombudsman Republik Indonesia: Rp 9,012 miliar72. Badan Nasional Pengelola Perbatasan: Rp 36,110 miliar73. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam: Rp 49,613 miliar74. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: Rp 52,725 miliar75. Sekretariat Kabinet: Rp 6,816 miliar76. Badan Pengawas Pemilihan Umum: Rp 19,891 miliar.77. Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia: Rp 76,911 miliar78. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia: Rp 75,911 miliar79. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang: Rp 70,849 miliar81. Badan Keamanan Laut: Rp 443,079 miliar 82. Kemenko bidang Kemaritiman Rp 122,781 miliar83. Badan Ekonomi Kreatif: Rp 363,431 miliar.