Revisi Undang Undang (RUU) Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mendesak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024. Pasalnya, kehadiran perbaikan UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut menjadi indikator keseriusan negara memperbaiki kemudahaan investasi di Indonesia. Setidaknya terdapat 16 poin pembenahaan dalam UU tersebut yang dirumuskan dalam naskah akademik pada 2018 silam.
Salah satu poin yang ditekankan dalam RUU tersebut mengenai perbaikan profesionalitas kurator atau pengurus. Pengurus dalam penyelesaian perkara PKPU memiliki peran penting dalam penyelesaian PKPU. Sayangnya, peran pengurus sering dianggap tidak bekerja secara profesional. Padahal biaya jasa profesi tersebut tinggi dalam suatu perkara PKPU.
“Dalam RUU Kepailitan dan PKPU ini saya menyarankan perbaikan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) pengurus. Banyak sekali pengurus hanya bertindak jadi fasilitator rapat, undang rapat. Saya merasa kalau seperti itu kerjanya apa pantas mendapatkan fee sekitar 8 persen dari total sengketa. Saya rekomendasikan revisi itu harus memberi batas-batasan rigid terhadap peran pengurus,” jelas praktisi hukum dan advokat dari ADCO Law, Rizky Dwinanto dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis RUU Kepailitan dan PKPU” di kantor Hukumonline, Kamis (14/11/2019).
Perlu diketahui, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11/2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa dan Pengurus menyatakan jika PKPU selesai dengan homologasi maka pengurus bisa meminta imbalan maksimal hingga 6% dari nilai utang. Sedangkan, saat PKPU berakhir kepailitan nilai maksimal yang bisa diajukan sebesar 8%.
Dia menekankan dalam perbaikan RUU tersebut harus memperjelas tugas dan tanggung jawab pengurus dalam penyelesaian PKPU. Pasalnya, dalam regulasi saat ini ketentuan tersebut belum terlihat. Rizky menjelaskan salah satu peran pengurus dalam penyelesaian perkara yang sering diabaikan yaitu memberi pendapat pada proposal perdamaian. “Tugas pengurus yang sering tidak dilakukan adalah memberi pendapat pada proposal perdamaian padahal itu kewajiban UU. Pengurus harus menjelaskan bahwa proposal perdamaian ini visible, baik atau tidak baik. Tapi pengurus tidak menjalakannya (memberi opini),” tambah Rizky.
Atas kondisi tersebut, profesi pengurus tidak hanya memiliki kompetensi bidang hukum tapi juga harus menguasai aspek bisnis. Setidaknya, pengurus harus menguasai ilmu akuntansi seperti menyusun dan membaca laporan keuangan. Dalam UU Kepailitan dan PKPU, tugas pokok dan fungsi pengurus dalam PKPU diatur dengan jelas. Bahkan, tugas seorang pengurus tidak lebih ringan dari seorang kurator dalam perkara kepailitan.
Artikel hukumonline yang ditulis seorang kurator dan pengurus G.P. Aji Wijaya menyatakan tugas seorang pengurus tidak lebih ringan dari seorang kurator, di mana seorang pengurus dituntut kemampuan dan keahliannya untuk mendampingi dan membawa debitur mencapai perdamaian dengan para krediturnya, sehingga debitur dapat menjalankan kembali usahanya ataupun utang-utang kepada para krediturnya dapat dibayar (seluruh ataupun sebagian).
Dalam UU, dengan tegas ditetapkan bahwa debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus tidak dapat melakukan kepengurusan atas hartanya dan pengurus tidak dapat melaksanakan wewenangnya tanpa debitur. (Baca: Tarik Ulur Waktu Menuju PKPU Tetap Duniatex)
Sehingga, sangat jelas bahwa tugas pengurus bukan sekadar "petugas administrasi"atau "tukang catat" saja, melainkan juga harus memiliki kemampuan setara dengan debitur sebagai "dwi tunggal" agar mampu bersama sama debitur mengurus kekayaan debitur guna tercapainya tujuan dari suatu PKPU. Yaitu, disetujuinya perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang-utang debitur kepada kreditur konkuren. Sekiranya pengurus dapat menjalankan tugas dan fungsi idealnya, maka salah satu harapan dari penyusun UUK dapat tercapai, yaitu "berjalan kembali kegiatan ekonomi untuk mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja".
Dari pengalaman dan pengamatan empiris atas "sepak terjangnya" pengurus, pengurus baru menjalankan sebagian kecil tugas dan fungsi idealnya. Yaitu, terbatas sebagai "petugas administrasi" atau "tukang catat". Antara lain, (i) melakukan pengumuman melalui Berita Negara dan surat kabar harian atas putusan PKPU, (ii) menyampaikan laporan berkala perihal keadaan harta debitur, (iii) melakukan pencatatan tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditur konkuren, melakukan pencocokan dan menyusun Daftar Tagihan, dan (iv) menyiapkan dan membuat undangan-undangan rapat kreditur.
Padahal, maksud dari suatu PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitur dengan kreditur konkuren yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang. Bagaimana memberikan keyakinan kepada para kreditur konkuren bahwa rencana perdamaian akan dapat terlaksana tanpa gangguan, sementara, misalnya diketahui beberapa harta dari debitur telah diletakan sita.
Merupakan tugas pengurus untuk meminta kepada pengadilan agar semua sitaan yang telah dipasang diangkat sebelum diperolehnya PKPU Tetap, dengan tujuan agar para kreditur konkuren memperoleh kepastian bahwa apabila mereka menyetujui pemberian PKPU Tetap atau menyetujui rencana perdamaian, maka rencana perdamaian tersebut akan terjamin pelaksanaannya, tanpa adanya kekhawatiran bahwa harta debitur tidak dapat didayagunakan untuk melakukan pembayaran utang. Merujuk kepada ketentuan dalam, di mana pengurus dan debitur adalah "dwi tunggal" dan pengurus memiliki kesetaraan dengan debitur, maka seyogyanya juga memiliki kepedulian untuk dapat tercapainya maksud dalam suatu PKPU.
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, maksud dari PKPU adalah diajukannya rencana perdamaian, yang meliputi pembayaran utang-utang kepada para kreditur konkuren, maka untuk dapat melakukan pembayaran utangnya dimungkinkan bagi debitur untuk tetap melanjutkan usahanya agar dapat meningkatkan nilai dari hartanya.
Karenanya dimungkinkan pula, bagi debitur berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pengurus untuk melakukan pinjaman dari pihak ketiga. Bagaimana seorang pengurus dapat memberikan kewenangan kepada debitur untuk melakukan pinjaman, apabila yang bersangkutan tidak memiliki wawasan bidang keuangan dan bisnis.
Demikian halnya, menuntut kemampuan dan kecakapan seorang pengurus untuk dapat memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan suatu perjanjian timbal balik yang pada saat putusan PKPU ditetapkan belum atau baru sebagian dipenuhi. Dari ketentuan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa untuk menjadi pengurus diperlukan "capability" bukan sekadar "petugas administrasi "ataupun "tukang catat".