Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan pengurusan perkara di Mahkamah Agung pada pekan lalu mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Pasalnya, dalam OTT tersebut melibatkan Hakim Agung MA, Sudrajad Dimyati (SD) yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan selain menindaklanjuti pada aspek penindakannya saja, pihaknya akan melakukan analisis untuk kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan serta edukatif guna memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya para pemangku kepentingan terkait. Sehingga modus korupsi serupa tidak kembali terjadi di masa-masa mendatang.
“Terlebih, penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara,” ungkap Ali, Selasa (27/9).
Baca Juga:
- Kepala Desa Banyak Terjerat Korupsi, Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Perlu Dibenahi
- Pejabat Diingatkan Tidak korupsi Anggaran untuk Kesejahteraan Petani
- KPK OTT Hakim Agung Hingga Advokat Imbau Konsumen Tak Tergiur Janji Manis Developer
Untuk itu KPK melalui Stranas PK dengan pendekatan preventif, telah melakukan identifikasi tantangan pada ranah penegakan hukum ini, diantaranya belum optimalnya koordinasi aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan perkara, khususnya pertukaran informasi dan data lintas APH.
“Hal ini menjadi sangat relevan terkait dengan titik rawan korupsi pada pengurusan perkara ini karena jika data tersebut dapat diakses antar APH, tentu akan mengurangi potensi risiko korupsi, karena bisa saling mengawasi,” jelas Ali.
Kemudian, dia juga menyatakan masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum menjadi PR bagi upaya-upaya edukatif untuk memberikan penyadaran kepada para pemangku kepentingan. Lalu masih lemahnya independensi, pengawasan dan pengendalian internal.
“Adanya tangkap tangan ini kemudian juga menjadi alert bagi intistusi pengawas peradilan, untuk memastikan proses-proses peradilan bisa betul-betul memedomani prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Sehingga penegakan hukum itu sendiri bisa jauh dari praktik-praktik permufakatan jahat dan korupsi,” katanya.
Ali juga menyatakan belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik. Jika proses penanganan suatu perkara dibuka dan dapat diakses oleh publik, hal ini akan sangat membantu pada aspek pengawasannya. Sehingga APH akan terawasi, kemudian meminimalisasi terjadinya penyelewengan. KPK mendorong penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, yakni melalui SPPT –TI.
“Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum,” jelasnya.
Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi dirasa belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan.
Aksi penguatan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (”SPPT-TI”) menjadi salah satu aksi prioritas Stranas PK dalam rangka membangun sistem Informasi penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan, mendorong pertukaran dan pemanfaatan data perkara secara elektronik antar lembaga penegak hukum. Di mana pelaksana aksi terkait SPPT-TI ini yaitu Kemenkopolhukam, Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, Kemenkumham, Keplosian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan KPK.