Setelah memastikan informasi 7 kontainer surat suara tercetak tidak benar, Komisi Pemilihan Umum akhirnya melaporkan kasus ini ke kepolisian. Aparat penegak hukum diminta profesional menangani isu ini karena sudah meresahkan masyarakat.
Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdanil mengatakan isu surat suara tercetak memperrtaruhkan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu, dan bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan pengawas pemlu. Aparat penegak hukum perlu didorong untuk memproses hukum para penyebar isu, termasuk memastikan informasi tersebut benar atau tidak. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman sudah memastikan informasi tersebut tidak benar alias bohong.
Instansi pemerintah sudah bergerak untuk membuktikan isu itu. Sejauh ini informasi surat suara tercetak diyakini informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara professional. “Penegakan hukum menjadi penting, agar ada pembelajaran dan efek jera bagi semua pihak terhadap penyebaran informasi yang tidak benar, apalagi berkaitan dengan kontestasi pemilu,” ujar Fadli.
Langkah profesional aparat penegak hukum kian dibutuhkan karena secara resmi Komisi Pemilihan Umum telah melapor ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Kamis (03/1) kemarin. Langkah KPU juga didukung Badan Pengawas Pemilu, seperti terlihat dari kehadiran anggota Bawaslu, Fritz Edward Sirait saat pelaporan ke Mabes Polri.
Ketua KPU Arief Budiman menegaskan langkah hukum ini ditempuh untuk menjaga suasana Pemilu tetap kondusif dan terbebas dari berita bohong. Arif berharap dari jalannya proses Pemilu hingga penetapan hasil Pemilu bisa berlangsung tanpa mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu ia juga berharap agar pelaku segera ditemukan oleh aparat. “Agar pelaku penyebar hoks bisa segera ditangkap,” ujarnya.
Fritz juga memberikan dukungan. “Kami berharap kepolisian menindaklanjuti secara tuntas agar pihak-pihak yang menyebarkan isu tidak benar agar diproses secara hukum,” tambah Fritz.
Menteri Dalam Negeri, Tahjo Kumolo juga memberikan dukungan agar isu ini ditangani dengan baik.
(Baca juga: 5 Isu Hoaks Selama November 2018).
Perludem juga menghimbau kepada semua pihak, terutama peserta pemilu, tim kampanye, relawan, dan semua pihak yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kontestasi pemilu, untuk tidak menyampaikan informasi yang tidak benar, fitnah, menimbulkan keresahan, apalagi menganggu dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses Pemilu 2019 yang secara historis pertama kali akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019 mendatang. Perludem juga mengajak masyarakat, pemilih, dan semua elemen bangsa untuk cermat dan berhati-hati dalam menerima informasi, menyaring informasi, dan menyebarluaskan informasi, agar tidak terjadi penyebaran berita bohong yang akan menimbulkan efek buruk dan merusak terhadap proses penyelenggaraan pemilu.
Belum Dicetak
Komisioner KPU Hasyim Asy’ari pertama kali saat dimintai konfirmasi terkait temuan surat suara di Tanjung Periuk mengatakan bahwa hingga saat ini surat suara yang nantinya akan dipakai pada hari pelaksanaan pemungutan suara hingga saat ini belum dicetak. menurut Hasyim hingga saat ini surat suara masih dalam proses lelang sehingga belum mulai proses pencetakan. “KPU belum nyetak surat suara, kalau sudah ada yang dicetak, surat suaranya siapa,” tanya Hasyim.
Senada dengan Hasyim, Komisioner KPU lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa terjadi pengunduran waktu proses produksu dari jadwal awal yang telah direncanakan. Pengunduran ini disebabkan karena masih ada tahapan yang harus dilalui pasca proses lelang berlangsung. “saat ini proses tender sudah masuk masa sanggah. Jadi kan proses lelang sudah hampir selesai. Sudah ada pemenang nih, nanti tanggal 7 Januari akan ditandatangani kontrak payung antar LKPP dan pemenang lelangnya. Setelah itu ditandatangi, selanjutnya kami akan lanjut kontrak antara KPU dengan penyedia atau produsen. Habis itu baru akan dimulai proses produksi”, ujar Pramono saat ditemui di kantor KPU Rabu malam.
Sebelumnya KPU menjadwalkan proses produksi dimulai pada tanggal 2 januari 2019 dan ditargetkan pada Maret akan selesai. Namun hingga saat ini masih sampai pada masa sanggah sehingga perlu beberapa proses yang harus disepakati. Meski begitu Pramono memastikan tidak ada pengubahan batas akhir proses produksi logistik secara keseluruhan, sehingga proses pendistribusiannya dilakukan seperti yang telah dijadwalkan.
“Targetnya 17 Maret sudah sampai semua di kabupaten/kota. Nanti 17 maret sampai 17 april selama satu bulan, itu akan digunakan untuk menyortir, melipat atau mengepak di kabupaten/kota dilanjutkan distribusi sampai tingkat TPS”, imbuhnya.
Pramono juga menambahkan bahwa pengunduran ini tidak akan berdampak sistemik pada proses pelaksanaa pemilu mendatang karena segala sesuatu telah perhitungkan secara matang dibandingkan pemilu sebelumnya. “itu wakunya sangat memadai. Karena sudah kami perhitungkan dibandingkan 2014 dulu itu, waktunya udah lebih longgar”, tutupnya.