Rendahnya literasi keuangan masih jadi persoalan saat ini. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen.
Sementara, indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi sebesar 35,42 persen di tahun 2022.
Literasi keuangan yang baik merupakan kunci kepercayaan kepada industri jasa keuangan. Kepercayaan ini akan timbul apabila informasi dan pemahaman mengenai jasa keuangan tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh konsumen.
“Rendahnya literasi keuangan menyebabkan masyarakat berisiko membuat keputusan keuangan yang salah dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam jangka panjang, dikhawatirkan akan muncul keengganan untuk mengonsumsi produk keuangan,” jelas Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Dr. Kartina Sury, Rabu (23/11).
Baca Juga:
- Memahami Konsep Business Judgment Rule dalam Risiko Pidana Direksi BUMN
- 3 Modus Korupsi Paling Dominan pada Semester I Tahun 2022
Lebih jauh lagi, Kartina menegaskan bahwa kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan perlu diatasi secara bersama-sama. “Adanya kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan menunjukkan bahwa sejumlah konsumen masih belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait produk atau layanan yang mereka gunakan,” ungkapnya.
Kesenjangan ini juga membuat mereka rentan terhadap keputusan keuangan yang berisiko, menanggung terlalu banyak hutang, atau bahkan menjadi korban produk investasi bodong. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan dapat menghambat pertumbuhan sektor keuangan.
Konsumen seringkali memiliki pemahaman yang tidak lengkap tentang produk, syarat pembayaran dan bunga. Konsumen yang terkena dampak dari rendahnya literasi keuangan akan mengalami kesulitan membayar utang karena tingkat bunga yang tinggi dan jangka waktu pembayaran yang singkat.
Mereka juga berisiko terkena praktik pengumpulan data yang tidak etis. Misalnya seperti intimidasi melalui telepon dan SMS, penggunaan data konsumen yang tidak seharusnya, distribusi data konsumen secara ilegal dan pesan yang dikirim ke daftar kontak konsumen untuk mengejar pembayaran.
Kebutuhan akan produk keuangan yang dapat meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat sangat besar di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya integrasi antara literasi dan produk keuangan. Program edukasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan dan memastikan kemampuan konsumen dalam mengembalikan pinjaman. Produk dan layanan perlu dirancang untuk mendidik konsumen saat menggunakannya.
Sementara itu, OJK menyatakan terdapat perbaikan literasi keuangan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang jumlahnya mengalami kenaikan dari 171 di tahun 2019 menjadi 462 TPAKD di tahun 2022.
Pandemi di awal tahun 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless. Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka (luring) dan daring maupun penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Hasil SNLIK 2022 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnyadalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di tahun 2023, fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN.
Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.