Baru dua hari pemerintahan baru resmi dilantik, rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi sudah santer beredar. Kabarnya, harga BBM subsidi akan naik pada 1 November 2014 mendatang. Bahkan, beberapa pihak berspekulasi kenaikan akan mencapai Rp3.000/liter.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro, mengakui pihaknya telah mendapatkan undangan untuk membahas BBM. Ia mengatakan, siang ini Menteri Koordinator Perekonomian mengagendakan rapat teknis terkait inflasi dan BBM.
“ESDM diundang pukul 13.00 WIB ke kantor Menko Perekonomian. Membahas masalah teknis perihal inflasi dan BBM," jelas Edy di Jakarta, Selasa (28/10).
Hanya saja, menurut Edy,rapat tersebut belum menentukan harga BBM apakah akan naik atau tidak. Secara diplomatis ia mengatakan bahwa rapat yang dilakukan adalah terkait dampak kenaikan harga BBM subsidi.
"Masih bahas teknis saja kalau BBM naik sekian inflasinya berapa," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sudah mengantongi kajian lengkap terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Hanya saja, Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng enggan menyebut penyesuaian harga itu sebagai kenaikan. Ia lebih memilih menggunakan istilah penyesuaian.
"Nggak ada kenaikan BBM, tetapi pengalihan subsidi,” katanya.
Andy menyebut bahwa pengalihan berarti ada sebagian subsidi yang tadinya mau diberikan ke BBM akhirnya untuk bangun infrastruktur di desa. Ia optimis, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut berarti ada subsidi yang dialihkan ke sektor lain. Dengan demikian, anggaran negara bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung.
Lebih lanjut Andy menjabarkan, kenaikan harga BBM bersubsidi yang ideal sebesar Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per liter. Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar nominal itu menurutnya, sudah mendekati keekonomian. Dengan begitu, ia yakin dapat mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Pokoknya kalau Rp 3.000-Rp 4.000 bagus banget itu harga. Kita usulkan sekitar segitu. Nantinya, konsumsi tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan,” paparnya.
Menurut perhitungan Andy, harga BBM yang dinaikan sesuai dengan usulan dari lembaga yang dipimpinnya itu akan mengamankan kuota. Ia menegaskan, jika kuota BBM bersubsidi masih jebol, maka ada oknum rakus yang menjadi maling.
"Kalau jebol juga, rakus sekali orang malingnya. 46 juta kiloliter itu tepat sasaran," tuturnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pula bahwa untuk menjaga kuota tersebut harus ada metode baru terkait distribusi. Ia mencontohkan, metode itu bisa saja berwujud kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Lebih dari itu, ia berharap kebijakan yang ditelurkan nantinya diatur dalam sebentuk aturan.
"Tinggal bagaimana mengelola distribusinya. Mudah-mudahan ada kebijakan baru. Kami berharap ada kebijakan baru. Apakah pengendalian baru ada peraturan menteri baru atau adanya yang lebih baru lagi," pungkas Andy.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro, mengakui pihaknya telah mendapatkan undangan untuk membahas BBM. Ia mengatakan, siang ini Menteri Koordinator Perekonomian mengagendakan rapat teknis terkait inflasi dan BBM.
“ESDM diundang pukul 13.00 WIB ke kantor Menko Perekonomian. Membahas masalah teknis perihal inflasi dan BBM," jelas Edy di Jakarta, Selasa (28/10).
Hanya saja, menurut Edy,rapat tersebut belum menentukan harga BBM apakah akan naik atau tidak. Secara diplomatis ia mengatakan bahwa rapat yang dilakukan adalah terkait dampak kenaikan harga BBM subsidi.
"Masih bahas teknis saja kalau BBM naik sekian inflasinya berapa," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sudah mengantongi kajian lengkap terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Hanya saja, Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng enggan menyebut penyesuaian harga itu sebagai kenaikan. Ia lebih memilih menggunakan istilah penyesuaian.
"Nggak ada kenaikan BBM, tetapi pengalihan subsidi,” katanya.
Andy menyebut bahwa pengalihan berarti ada sebagian subsidi yang tadinya mau diberikan ke BBM akhirnya untuk bangun infrastruktur di desa. Ia optimis, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut berarti ada subsidi yang dialihkan ke sektor lain. Dengan demikian, anggaran negara bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung.
Lebih lanjut Andy menjabarkan, kenaikan harga BBM bersubsidi yang ideal sebesar Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per liter. Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar nominal itu menurutnya, sudah mendekati keekonomian. Dengan begitu, ia yakin dapat mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Pokoknya kalau Rp 3.000-Rp 4.000 bagus banget itu harga. Kita usulkan sekitar segitu. Nantinya, konsumsi tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan,” paparnya.
Menurut perhitungan Andy, harga BBM yang dinaikan sesuai dengan usulan dari lembaga yang dipimpinnya itu akan mengamankan kuota. Ia menegaskan, jika kuota BBM bersubsidi masih jebol, maka ada oknum rakus yang menjadi maling.
"Kalau jebol juga, rakus sekali orang malingnya. 46 juta kiloliter itu tepat sasaran," tuturnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pula bahwa untuk menjaga kuota tersebut harus ada metode baru terkait distribusi. Ia mencontohkan, metode itu bisa saja berwujud kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Lebih dari itu, ia berharap kebijakan yang ditelurkan nantinya diatur dalam sebentuk aturan.
"Tinggal bagaimana mengelola distribusinya. Mudah-mudahan ada kebijakan baru. Kami berharap ada kebijakan baru. Apakah pengendalian baru ada peraturan menteri baru atau adanya yang lebih baru lagi," pungkas Andy.