Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja patut ditunggu sebagai salah satu solusi mengatasi tumpang tindih regulasi kegiatan usaha. Metode penyusunan regulasi secara omnibus tersebut diharapkan pemerintah dapat mereformasi peraturan sehingga meningkatkan investasi di Indonesia.
Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lestari Indah, menjelaskan reformasi perizinan tersebut meliputi berbagai sektor usaha. Reformasi dilakukan dengan mengubah konsep menjadi berbasis risiko. Pendekatan tersebut nantinya membagi tiga jenis usaha yaitu risiko rendah, menengah dan tinggi.
Menurut Lestari, izin usaha saat ini masih bersifat kompleks karena terdapat perbedaan antara kementerian dan lembaga dan tingkat daerah. “Semua kegiatan usaha harus ada izin, banyak sekali izin-izin untuk kegiatan usaha, kompleks. Setiap kementerian dan lembaga punya pola sendiri-sendiri,” jelas Lestari dalam kegiatan Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Klaster Tata Ruang, Pertanahan, Proyek Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Informasi Geospasial di Yogyakarta, Rabu (2/12).
Lestari menambahkan konsep perizinan berbasis risiko tersebut tidak melemahkan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan berusaha. Dia menjelaskan saat izin mendirikan bangunan pengawasan dilakukan secara bersamaan dengan proses pengerjaan gedung. Berbeda dibandingkan konsep perizinan sebelumnya yang standarnya hanya di awal saja namun saat pengerjaan tidak memenuhi kriteria. (Baca: Hindari Konflik, Partisipasi Publik Dibutuhkan dalam Perencanaan Tata Ruang)
“Kita alihkan komptensi pemerintah pada pengawasannya, untuk dorong pelaku usaha sesuai standar. Dulu standar hanya saat mau urus izin, habis itu lepas,” jelas Lestari.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Zainal Fatah menerangkan UU Cipta Kerja memberi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha saat memulai bisnisnya. Pada sektor PUPR, Zainal menerangkan melalui UU Cipta Kerja penerbitan sertifikat layak fungsi lebih cepat menjadi 3 hari. “(Penerbitan) SLF bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dengan UU Cipta Kerja jadi 3 hari karena inspeksi dilakukan bersama-sama saat mulai membangun,” jelas Zainal.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan, Umar Arif mengatakan penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja tidak mengabaikan aspek-aspek keselamatan. Dia juga menjelaskan pemerintah tetap menjalankan ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional pada sektor perhubungan.
“Kadang-kadang di aspek safety ada yang sedikit sulit untuk pengertian reformasinya seperti apa. Terkait services atau standar pelayanan minimal barangkali di sana untuk mempermudah usaha dan memberi kepastian hukum. Inilah dipahami itu kenapa tidak semua (izin) dihabiskan karena mungkin agak berbeda karena terkait keselamatan keamanan. Dan pelayanan atau services barangkali perlu meneliti lagi mana yang bisa dikurangkan (izin),” jelas Umar.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman mengatakan pemerintah saat ini menerima secara terbuka berbagai aspirasi masyarakat terhadap UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaanya. “UU Cipta Kerja cakupannya sangat luas ada ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, special economic zone dan lain-lain kurang lebih ada 9 klaster,” jelas Rizal dalam acara yang sama.
Rizal menerangkan pembentukan aturan pelaksana tersebut memiliki waktu 3 bulan sejak UU Cipta Kerja disahkan sejak Oktober lalu. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga agar informasi yang diberikan dapat maksimal kepada masyarakat. Dia juga menjelaskan sosialisasi di berbagai daerah tersebut penting untuk menyelaraskan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah.
“Daerah ini juga penting untuk mensingkronisasi 78 UU (dalam UU Cipta Kerja) yang dibuatnya sendiri-sendiri. Akhirnya, setelah sekian waktu ini harus disingkronisasi secara serempak,” jelasnya.
Menurutnya, UU Cipta Kerja dan aturan pelaksananya tersebut berdampak positif terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan investasi. Dia juga menjelaskan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris bahkan Vietnam telah menerapkan metode omnibus law dalam penyusunan UU.
“(Penerapan) Omnibus law, Indonesia bukan yang pertama kali. Ini sudah dilakukan di AS, Kanada, Inggris, dan Asia sendiri oleh Vietnam waktu mau masuk WTO (world trade organization) sehingga banyak aturan dipangkas dan direvisi. Filipina juga lakukan hal serupa juga seperti Indonesia dalam rangka menarik investasi,” jelas Rizal.