Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) merayakan usia ke-43 hari ini, Jum’at (3/3/2023) dengan rangkaian diskusi soal hak masyarakat hukum adat. Topik ini tergolong tidak biasa karena isu utama hukum tata negara biasanya berkaitan dengan fenomena makro di Ibukota. Bahkan, rombongan anggota serta pengurus APHTN-HAN sengaja jauh berkunjung ke Desa Adat Osing Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
“Ramai riuh perdebatan ketatanegaraan di gemerlap ibukota tidak lantas melupakan keyakinan, aspirasi, dinamika yang tumbuh secara alamiah di komunitas-komunitas lokal dengan segala kesederhanan, kesahajaan, dan kegigihannya,” kata Bayu Dwi Anggono, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN dalam sambutan di diskusi kemarin sore.
Baca Juga:
- APTN-HAN Bakal Rayakan HUT ke-43 Bersama Masyarakat Adat Osing
- FH UNEJ Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 2022
Diskusi ini membahas advokasi hak-hak masyarakat adat melalui pendekatan hukum tata negara. Peraturan daerah, undang-undang otonomi daerah, hingga konstitusi menjadi intrumen hukum yang menjadi bahan perdebatan ilmiah dalam diskusi itu.
Bayu menjelaskan APHTN-HAN perlu meningkatkan peran serta dalam kehidupan masyarakat. Peran serta itu harus juga meliputi dukungan pemikiran untuk solusi masalah masyarakat adat. “Kami perlu juga melihat lagi isu hukum tata negara secara mikro, tidak hanya makro di tingkat lembaga-lembaga negara,” kata Bayu kepada Hukumonline.
Para anggota APHTN-HAN saat berfoto bersama.
Perayaan HUT ke-43 APHTN-HAN ini bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (FH UNEJ). Oleh karena itu, pemilihan objek kunjungan untuk fokus diskusi memilih Desa Adat Osing Kemiren yang sudah didampingi FH UNEJ sejak 2001. Guru Besar Hukum Adat UNEJ, Dominikus Rato tercatat telah banyak melaksanakan penelitian dan pendampingan hukum selama 22 Tahun di desa ini.
Dominikus diundang khusus sebagai narasumber pemantik diskusi di kalangan anggota APHTN-HAN. Terjadi dialog intensif antara Dominikus sebagai pakar hukum adat dengan para koleganya para pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara.