Mengenai perkara perdata yang diputus MA itu, Luhut menambahkan, berawal dari bulan Juli 1999 ketika uang cessie sebesar Rp546 miliar masuk ke escrow account Bank Bali. EGP menggugat Bank Indonesia dan Bank Bali atas dasar wanprestasi mengingat dalam perjanjian ada klausul bebas dari gangguan. Nyatanya, lanjut Luhut, soal cessie ini malah diributkan sehingga EGP menuduh Bank Indonesia dan Bank Bali wanprestasi. EGP minta agar kedua tergugat membayar ganti rugi dan meminta dana di escrow account dikembalikan ke mereka.
Perkara perdata
Lebih jauh Luhut mengemukakan, putusan PN Jaksel yang mengatakan barang bukti escrow account dikembalikan ke EGP menjadi tidak bernilai secara hukum. Pasalnya, dalam putusan perdata EGP minta diadili supaya dinyatakan sebagai pemilik dari escrow account. Sementara, menurut Luhut, hakim perdata mengatakan tidak dan menolak permohonan EGP.
Kalau sengketa kepemilikan kan menjadi kewenangan hakim perdata bukan pidana. Karena itu sebenarnya hakim pidana kasus Joko Tjandra memutus terlalu jauh dengan ikut menentukan status kepemilikan perdata, ujar Luhut.
Seandainya kejaksaan berkeras untuk tetap melaksanakan eksekusi, Luhut menilai, itu sama artinya dengan bunuh diri. Apa yang mau dieksekusi, barangnya nggak ada secara hukum karena sudah dibatalkan BPPN dan diperintahkan menjadi modal, cetusnya.