Menurut Kaligis, keterangan KPK tersebut merupakan kebohongan publik. "Itu keterangan palsu. Memang ada jual beli tapi sampai hari ini helikopter (milik AL) tidak datang, AL kena tipu AS$1,6 juta. Sampai hari ini helikopter itu tidak ada," tukas Kaligis.
Menurutnya, kontrak pembelian helikopter oleh AL dilakukan pada 17 Desember 2002, ditandatangani oleh KSAL Ken Sondakh. Saat itu AL membayar sebesar AS$1,6 juta untuk pesanan 16 helikopter. "Sampai hari ini tidak ada helikopternya. Padahal mestinya 4 hekilopter datang pada April 2003 dan 6 berikutnya pada Desember 2003," lanjut Kaligis.
Untuk itu Kaligis menyatakan, ia telah memberikan surat keberatan kepada KPK mempertanyakan hal-hal diatas. Pengacara ini juga menyatakan keheranannya mengapa KPK tidak memberikan penjelasan secara transparan pada publik mengenai peran Bram HD Manoppo, Direktur Utama PT Putra Pobiagan Mandiri, perusahaan penyedia helikopter tersebut. Padahal, Manoppo telah empat kali diperiksa oleh KPK. Menurut Kaligis, Bram menyatakan bahwa tidak ada mark up.
Kembali ke soal panggilan KPK terhadap Puteh, Kaligis menyatakan kliennya akan datang jika telah menerima surat panggilan asli. "Kalau aslinya datang, kita datang, kalau nggak kita nggak datang. Dalam dunia (hukum) acara kita tidak kenal fotokopi," cetusnya.
Tentang penetapan Puteh sebagai tersangka, yang dianggap Kaligis sebagai perlakuan sewenang-wenang terhadap kliennya, Kaligis menyatakan ia sedang mempertimbangkan untuk mempraperadilankan KPK. "Saya sedang pikirkan dengan matang," demikian Kaligis.
Panggil lagi
Sementara itu, Wakil Ketua KPK yang juga juru bicara KPK, Erry Riyana Hardjapamekas menyatakan KPK bisa memaklumi ketidakhadiran Puteh karena kesibukannya pasca pemilihan presiden. Karena itu, KPK meluncurkan surat panggilan kedua kepada Puteh untuk diperiksa pada 9 Juli 2004. Tanggal tersebut sesuai dengan permintaan Puteh.
Terhadap pernyataan-pernyataan OC Kaligis diatas, Erry menyatakan tidak akan memberikan komentar. Tentang pemanggilan yang menurut Kaligis hanya melalui faksimili, Erry berujar singkat: "Kita juga tahu aturan pemanggilan seperti apa, ada tata cara yang ada di KUHAP dan kita mematuhi itu semua,".
Ditanya apakah KPK akan menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan penonaktifan Puteh, jika yang bersangkutan tidak juga memenuhi panggilan KPK, Erry menyatakan akan melihat pada saatnya nanti. "KPK akan menggunakan segala kewenangan yang dimilikinya secara proporsional dan profesional," tandasnya.