Ironisnya, KPU juga tidak membuat terobosan untuk mempublikasikan profil tersebut. Padahal praktiknya, banyak kandidat yang statusnya mantan terpidana kasus korupsi sengaja menutupi informasinya kepada publik. “Ada terpidana mantan kasus korupsi yang tidak mengungkapkan status hukumnya itu. Jadi seolah terbuka kepada publik. Kami yang akan membuka informasi para caleg terpidana (mantan terpidana,-red),” ujar Kurnia.
Kendati demikian, Kurnia mengakui data dan informasi yang tercantum dalam RekamJejak.net belum lengkap dan sempurna. Oleh karenanya portal itu menyediakan kanal untuk partisipasi publik menambah informasi yang dirasa perlu disampaikan untuk menyempurnakan informasi yang ada. Dalam mengelola portal itu ICW tak sendirian, sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya ikut membantu seperti Greenpeace dan KontraS. Tercatat sampai saat ini ada 491 caleg yang data dan informasinya tersedia di RekamJejak.net.
Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menambahkan RekamJejak.net memudahkan masyarakat menelusuri rekam jejak dan informasi tentang caleg. Melalui portal itu dapat ditelusuri rekam jejak caleg. Misalnya dalam isu lingkungan hidup seperti siapa caleg yang mendorong terbitnya UU Cipta Kerja dan revisi UU Minerba. Kedua beleid itu berdampak terhadap semakin terancamnya lingkungan hidup seperti melegalkan kebun sawit ilegal yang merambah kawasan hutan.
“Fraksi dan orang-orang yang mendukung UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, Minerba, KUHP itu caleg yang tidak layak dipilih dalam pemilu 2024,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan keluarga korban pelanggaran HAM berat dalam kasus mei 1998, Maria Catarina Sumarsih, ibunda dari (alm) Bernardus Realino Norma Irawan alias Wawan. Dia mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih caleg yang memberi bantuan jelang pemilu.
Sebab ketika terpilih nanti caleg itu akan mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dihabiskan untuk menghadapi pemilu. Portal RekamJejak sangat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi para caleg. Hal serupa juga pernah dilakukan koalisi masyarakat sipil menghadapi pemilu 2004 dengan mengeluarkan daftar ‘Politisi Busuk’.
“Masyarakat bisa melihat siapa caleg tersebut sehingga lebih mudah untuk memutuskan siapa calon yang tepat untuk dipilih. Cari informasi sebanyak-banyaknya mana caleg yang benar-benar membela rakyat,” pungkasnya.