Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang mempersoalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023–2028.
“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,” demikian petikan amar Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang diterima Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Suroso saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Baca Juga:
- Minta Dipulihkan Sebagai Ketua MK, Prof Jimly Sarankan Anwar Usman Legowo
- Langgar 5 Prinsip Kode Etik, Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua MK
- Sikap Negarawan Anwar Usman Diuji
PTUN Jakarta menyatakan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK batal atau tidak sah. “Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023–2028,” demikian bunyi amar putusan tersebut.
PTUN juga mewajibkan Mahkamah Konstitusi, selaku Tergugat, untuk mencabut keputusan pengangkatan Suhartoyo tersebut. Di sisi lain, permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi seperti semula turut dikabulkan.
Akan tetapi, PTUN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk dijadikan kembali sebagai ketua MK. “Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai ketua MK Masa Jabatan 2023–2028 seperti semula,” demikian bunyi putusan tersebut.
Sementara itu, terkait permohonan Anwar Usman agar menghukum Mahkamah Konstitusi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100 per hari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap atau inkracht tidak pula diterima.
Seperti diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK pada Kamis, 9 November 2023. Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK melalui rapat pleno hakim konstitusi secara tertutup secara musyawarah mufakat.
Suhartoyo menggantikan Anwar Usman yang sebelumnya dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sebab, Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim saat mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal pengujian UU Pemilu terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Tak terima atas "pemecatan" dirinya sebagai ketua MK, selanjutnya pada Jum’at, 24 November 2023, Anwar Usman mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta yang mempersoalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK periode Periode 2023–2028. Gugatannya teregistrasi dalam nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT.
Bakal membahas
Terpisah, MK bakal membahas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman soal pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dalam forum rapat permusyawaratan hakim (RPH).
“Tentu akan dibahas dalam RPH karena terkait pimpinan lembaga negara,” ujar Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2024).
Enny juga mengatakan ia baru mendapatkan informasi putusan PTUN Jakarta tersebut via daring dan belum mendapatkan salinan putusannya.
Sementara itu, mengenai banding atau tidaknya MK atas putusan tersebut, Fajar Laksono menambahkan seluruh hakim konstitusi akan membahasnya dalam RPH. “Besok baru dibahas seluruh hakim di RPH,” kata Fajar Laksono.