Untuk menggencarkan sosialisasi BPJS Kesehatan ke tengah-tengah masyarakat luas, Fachmi mengatakan sudah membuat pilot project di beberapa daerah. Yaitu membentuk kader BPJS sampai ke tingkat desa. Bahkan, PT Askes juga mengajak lembaga keagamaan untuk membantu sosialisasi BPJS Kesehatan seperti Wali Gereja dan Dewan Masjid. Selain itu sosialisasi juga digalakan lewat media lokal dan nasional.
Gandeng bank
Dalam mengumpulkan iuran, Fachmi menjelaskan PT Askes melibatkan pihak ketiga yaitu perbankan. Sampai sekarang, sudah ada tiga bank yang bersedia bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk mengumpulkan dana iuran dari peserta. Yaitu BRI, BNI dan Bank Mandiri. Lebih dari itu, Fachmi mengatakan ketiga bank tersebut mau membantu sosialisasi BPJS Kesehatan dengan cara menampilkan iklan BPJS Kesehatan di mesin ATM, membuat poster dan banner.
“Dalam waktu tiga bulan ke depan kami melakukan sosialisasi masif karena perlu disampaikan ke masyarakat informasi BPJS yang sudah valid,” tutur Fachmi.
Bersedianya tiga bank nasional untuk bekerjasama dengan PT Askes menurut Fachmi sangat baik untuk mendorong kesuksesan BPJS Kesehatan. Dengan jaringan yang luas, perbankan mempermudah masyarakat yang ingin mendftar menjadi peserta BPJS dan membayar iuran. Namun, kerjasama BPJS Kesehatan dalam hal pengumpulan iuran tidak terbatas pada ketiga bank tersebut dan dapat dilakukan pula lewat bank lainnya dengan mekanisme tertentu. Untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI), Fachmi mengatakan mekanisme dan alurnya bakal diatur lewat peraturan menteri.
Untuk fasilitas pelayanan kesehatan, Fachmi mengatakan PT Askes masih menunggu peraturan yang akan diterbitkan Kemenkes. Namun, secara umum pihak penyelenggara fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama selama ini dengan PT Askes akan dilanjutkan ketika BPJS Kesehatan beroperasi 1 Januari 2014. Kemudian pada semester kedua tahun depan, selain menggalakan sosialisasi kepada penyedia penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan akan menggelar evaluasi.
Untuk persiapan fasilitas pelayanan kesehatan ketika BPJS Kesehatan beroperasi, Fachmi menyebut PT Askes sudah melakukan pendataan. Baik itu fasilitas pelayanan kesehatan yang selama ini digunakan JPK Jamsostek ataupun TNI dan Polri. Untuk fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri yang belum memenuhi standar BPJS Kesehatan, Fachmi mengatakan ke depan penggunaannya akan terbatas, atau belum bisa digunakan masyarakat umum.
Namun, setelah standar itu dipenuhi, masyarakat umum peserta BPJS Kesehatan dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan milik TNI dan Polri itu. “Kami sedang dorong agar memenuhi syarat fasilitas standar BPJS Kesehatan,” ujar Fachmi.
Pada kesempatan yang sama anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP, Okky Asokawati, mengatakan dari pemaparan yang dilakukan Fachmi terlihat sosialisasi yang dilakukan cukup intensif. Namun, ia mengingatkan hal itu belum maksimal karena masih terdapat serikat pekerja yang dirasa belum mendapat sosialisasi yang baik terkait BPJS Kesehatan. Sehingga tak jarang melakukan demonstrasi dengan melibatkan belasan ribu pekerja. “Sosialisasi itu kurang di kalangan pekerja,” ungkapnya.
Sementara anggota komisi IX DPR fraksi Demokrat, Dinajani Mahdi, mengusulkan agar lembaga farmasi yang dimiliki TNI dan Polri dapat digunakan BPJS Kesehatan. Sebab, Dina menilai produk-produk yang dihasilkan tergolong baik dan dapat diarahkan untuk memproduksi obat generik. Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa memperoleh obat-obatan dengan murah.