Usai terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 pada 7 Oktober 2020, Prof. Dr. Otto Hasibuan S.H., M.M. segera melaksanakan amanat AD/ART PERADI untuk menyusun dan melantik para pengurus DPN PERADI. Prosesi pelantikan pengurus DPN PERADI terpilih berlangsung pada Senin (8/2) di Gedung Balai Samudra, Jalan Boulevard Barat No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mereka adalah Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Ketua Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang, serta berbagai unsur dewan, yakni Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Pusat Bantuan Hukum, dan Koordinator Wilayah.
Sebelumnya, bertempat di Kantor Sekretariat Nasional, DPN PERADI telah menyelenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Dewan Kehormatan Tingkat Pusat dan Komisi Pengawas pada Kamis (28/1). Pelantikan harus dilaksanakan, sebab Dewan Kehormatan Pusat dan Komisi Pengawas memiliki peran dan tugas yang harus dijalankan terkait pengajuan pengaduan atas anggota advokat yang dilaporkan melakukan perbuatan melanggar kode etik.
Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan S.H., M.M. menjelaskan bahwa situasi pandemi Covid-19, ketatnya protokol kesehatan, serta sulitnya mengurus izin telah berulang kali mengakibatkan penundaan acara pelantikan pengurus. Di satu sisi, DPN PERADI sebagai organisasi dan wadah besar profesi advokat harus tetap melayani kebutuhan-kebutuhan anggotanya dan melakukan program kerja secara berkelanjutan. Urgensi inilah yang kemudian melatarbelakangi diselenggarakannya acara pelantikan, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan jarak seaman mungkin. “Pada saat kedatangan, seluruh tamu dan peserta diwajibkan mengikuti Rapid Test Antigen dan hanya diperkenankan masuk acara apabila hasil tes negatif. Sebelumnya, peserta dan tamu juga akan diberikan masker berstandar SNI dan produk hand sanitizer yang wajib dikenakan,” kata Otto.
Selain mengharuskan penggunaan masker dan menjaga jarak sepanjang acara, penyelenggara juga meniadakan sesi makan siang bersama demi meminimalkan penyebaran virus. Gedung Balai Samudra pun dipilih sebagai lokasi acara, karena luas gedung yang sangat lapang dan kapasitasnya menampung tiga ribu orang. Adapun total peserta dan tamu hanya dibatasi 10 persen dari total kapasitas gedung—atau masih jauh di bawah batas maksimal.
Diselenggarakan dengan Protokol Ketat
Ketua Panitia, Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. mengungkapkan, acara makan siang harus ditiadakan, karena pihak gedung tidak memperkenankan makan di tempat sesuai protokol kesehatan. Itu sebabnya, peserta maupun tamu yang hadir diharapkan sudah makan siang sebelum datang ke lokasi, karena panitia hanya menyediakan snack untuk dibawa pulang.
“Saya selaku Ketua Panitia telah menandatangani Pakta Integritas di hari Minggu, tanggal 8 Februari 2021. Kepada pihak gedung, kami panitia sebagai penanggung jawab pelaksanaan acara memastikan akan sangat disiplin dan mematuhi protokol kesehatan wajib dijalankan sesuai aturan, bahkan lebih dari yang diminta. Semua ini demi penjagaan kesehatan bagi semua pihak. Jadi, saya akan sangat memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan, kondisi peserta, maupun tamu yang hadir wajib memenuhi protokol kesehatan,” ujar Harris yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN PERADI.
Sementara itu, perihal kedatangan tamu undangan, Harris yang kini menjabat sebagai salah satu Komisaris pt Wijaya Karya Tbk. menyampaikan, ada banyak tamu undangan maupun pejabat penting yang telah menyatakan kesiapan untuk hadir saat dihubungi. Namun, akibat situasi pandemi, ia dan panitia menawarkan untuk hadir dan menyampaikan sambutan secara virtual. “Seperti halnya Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin sebagai tamu utama kami yang hadir dan memberikan sambutan melalui teleconference. Di samping itu sudah ada juga tamu yang telah konfirmasi dan siap hadir untuk memberikan sambutan atau ucapan singkat di acara kami, yaitu Kepala DPD RI, La Nyalla Mattalitti; Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsudin; Wakil Ketua MPR RI, Asrul Sani; dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia siap hadir untuk menyampaikan doa. Ada pula Wakil Ketua dan Sekjen Mahkamah Agung RI, menteri, serta pejabat lainnya seperti Komandan Korps Brimob Irjen Pol., Drs. Anang Revandoko yang menyatakan siap hadir ke lokasi maupun tamu pejabat lainnya yang siap hadir melalui teleconference,” pungkas Harris.
Acara berjalan lancar dan tertib, ditutup dengan pembacaan doa oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, K.H. Miftachul Akhyar.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI). |