Hukum bisnis merupakan perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, keuangan yang berhubungan dengan produksi atau pertukaran barang/jasa dengan menempatkan uang dari para pengusaha dalam risiko tertentu dengan motif dari pengusaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
Hukum bisnis terbentuk atas dua sumber hukum formil dan hukum materiil. Kedua sumber hukum tersebut merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis.
Hukum bisnis memiliki ruang lingkup beragam dan luas, mulai dari bidang konvensional seperti kontrak, perusahaan, surat berharga, asuransi, perpajakan, hak kekayaan intelektual hingga dengan bidang non konvensional seperti merger, akuisisi, anti monopoli, dan perlindungan konsumen.
Baca Juga:
- Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah
- KeabsahanAnak Saksi dalam Memberikan Keterangan
- Akibat Hukum Pembatalan Surat Wasiat
Dalam ilmu hukum, hukum bisnis adalah sebuah peminatan dalam program ilmu hukum maupun dalam program pascasarjana. Dalam peminatan hukum bisnis, mata kuliah yang dipelajari adalah teori dan praktek hukum yang mengatur kegiatan bisnis.
Mahasiswa ilmu hukum yang mengambil peminatan ini akan mendalami dasar-dasar hukum dan berbagai studi kasus permasalahan hukum dalam kegiatan bisnis. Bidang studi prodi hukum bisnis biasanya akan membahas kajian tentang hak dan kekayaan intelektual, perdagangan internasional, hukum korporasi hingga bisnis elektronik.
Menilik pentingnya posisi hukum bisnis di dalam berbisnis saat ini, maka prospek pekerjaan setelah lulus dari hukum bisnis dapat berupa profesi yang berkiprah di bidang investasi, pertanahan, real estate, perbankan, ekspor-impor, dan sektor bisnis lainnya.
Bidang-bidang tersebut dapat dimanfaatkan dengan berkarir menjadi beberapa profesi yang berkaitan erat dengan bisnis hukum, yaitu:
1. Pengacara hukum bisnis. Berbeda dengan advokat dalam korporat lainnya, seorang pengacara hukum bisnis harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai segala hal yang berhubungan dengan proses operasional bisnis.
Dalam menjalankan profesinya, pengacara hukum bisnis menjalankan pekerjaannya dengan pedoman terhadap KUHP, KUHPerdata, KUHD, serta UU penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas.
2. Mediator bisnis. Profesi ini berperan penting sebagai perantara untuk pihak penjual dan pembeli dalam suatu transaksi jual-beli. Profesi mediator bisnis dalam praktiknya bekerja dari awal hingga akhir.
Ketika ada pihak yang ingin menjual sesuatu maka mediator bisnis akan membantu menentukan nilai jual yang tepat sekaligus mempromosikan barang yang ingin dijual.
3. In house legal. Pengacara bisnis tentu diperlukan dalam setiap badan usaha. Profesi in house legal atau in house counsel bekerja dalam ruang lingkup perusahaan tertentu untuk menangani urusan legalitas bisnis, perizinan usaha, kontrak, hingga untung-rugi perusahaan.
4. Notaris. Mampu bekerja secara personal maupun tim, notaris memiliki kewenangan penuh untuk menyusun akta otentik bagi setiap perjanjian, ketetapan, maupun perbuatan usaha yang dilandasi hukum perundang-undangan.
5. Konsultan HKI. Profesi ini diperlukan untuk mendampingi pihak yang menciptakan suatu inovasi agar memperoleh layanan legal yang sesuai dengan ciptaannya, baik itu sesuai dengan hak paten, hak merek, hak cipta, atau hak desain industri.
Kemudian, hukum bisnis juga hadir untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, di antaranya:
1. Menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar
2. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah
3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan
4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis
5. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis
Hukum dibentuk untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, dan tertib sama halnya dengan hukum bisnis. Hukum bisnis menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha.
Pelaku bisnis dapat mengetahui hak dan kewajiban saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya yang dijalankan tidak menyimpang dari aturan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan.
Pelaku bisnis yang menjalankan bisnis sesuai dengan hukum bisnis akan mampu memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam kegiatan berbisnis. Sehingga dapat terwujudnya sikap dan perilaku bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum.