Steve Ngo, arbiter independen asal Singapura, menjelaskan bahwa prospek cerah arbitrase bahkan juga terlihat untuk pasar domestik. “Sengketa komersial akan terus bertambah, pengadilan tidak bisa bertambah,” katanya kepada hukumonline usai acara.
Ia mencontohkan peningkatan penggunaan arbitrase domestik yang terjadi di Hong Kong. Pengadilan tidak mampu menangani pesatnya pertambahan perkara sengketa komersial. Akhirnya arbitrase menjadi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih kalangan pebisnis.
(Baca Juga: Perlu Ada Standardisasi Arbiter Indonesia)
Steve juga menjelaskan bahwa arbitrase pada dasarnya tidak harus menggunakan lembaga arbitrase. Arbiter dapat ditunjuk dari pihak independen oleh para pihak. Ia sendiri memiliki lisensi kompetensi sebagai arbiter independen yang dapat berpraktik tanpa melalui lembaga arbitrase.
Ia menyambut baik kehadiran BIAMC yang memposisikan diri sebagai lembaga arbitrase internasional. Adanya lembaga arbitrase internasional di sebuah negara dianggapnya perlu asalkan tidak sekadar berorientasi bisnis. Baginya, lembaga arbitrase internasional yang didirikan di sebuah negara harus memiliki orientasi untuk ikut menunjang industri dan perekonomian negaranya.
“Keterbatasan di Indonesia mungkin karena Pemerintah kurang terlibat untuk mengembangkan arbitrase, beda dengan di Singapura yang ikut mengembangkan SIAC,” katanya.
I Made Mangku Pastika, Gubernur ke-9 Bali yang kini menjabat Senior Advisor BIAMC menjelaskan kepada hukumonline soal peluang Bali sebagai pusat arbitrase internasional baru di dunia. Ia yakin ikon Bali sebagai tujuan wisata dan tempat mencari kenyamanan sangat tepat dikombinasikan sebagai lokasi penyelesaian sengketa komersial. Itu sebabnya BIAMC menggunakan jargon Find Resolution in Paradise.
“Bali menjadi tujuan pariwisata internasional, ini kami manfaatkan, suatu nilai jual. Istilah saya legal tourism. Bali itu bicara damai,” ujarnya.