Ternyata selama ini Indonesia dinilai sebagai negara dengan pelanggaran kekayaan intelektual berat oleh berbagai pihak. Untuk menyikapi hal ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomunikasi dengan delegasi Kamar Dagang Amerika Serikat (USTR).
Komunikasi tersebut dilakukan untuk membahas pelanggaran kekayaan intelektual di Tanah Air. Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris, komunikasi antara kedua belah pihak ini merupakan langkah awal dari upaya Indonesia memperbaiki predikat sebagaimana disebut di atas.
"Komunikasi dengan USTR dalam rangka Indonesia keluar dari status negara dengan pelanggaran kekayaan intelektual berat (priority watch list)," kata Freddy Harris, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/8).
Tidak hanya itu, Freddy mengungkapkan keinginan Indonesia untuk memiliki kantor kekayaan intelektual terbaik di dunia. Senafas dengan keinginan untuk keluar dari predikat priority watch list, Freddy menyebutkan bahwa upaya pemerintah untuk memiliki kantor kekayaan intelektual terbaik di dunia sedang on the track. (Baca: Perjuangkan Indikasi Geografis, Dirjen KI Ingin Ada Kopi ‘Indonesiana’)
"Kami pastikan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat,” tambah Freddy.
Freddy menjelaskan bahwa pemerintah melalui DJKI telah membentuk tim Satgas Operasi Penanggulangan Status PWL Indonesia di bidang kekayaan intelektual. Untuk itu, dirinya cukup optimis dengan target Indonesia untuk keluar dari priority watch list sehingga berada pada kategori watch list.
Karena itu, dirinya menyebutkan bahwa pihaknya berkoodirnasi dengan beberapa pihak seperti Polri, Kementerian Komuniksi dan Informatika, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mempersempit ruang bagi pelanggaran kekayaan intelektual.
Freddy meyakini dengan langkah-langkah yang disiapkan oleh pihaknya, dapat meyakinkan Kamar Dagang Amerika Serikat tentang perubahan situasi di Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena sebelumnya Indonesia pernah tidak berada dalam kategori PWL.
“Mudah-mudahan kalau bisa keluar dari PWL menjadi legalitas juga bagi kita. Sebenarnya Indonesia pada tahun 2006 sempat keluar dari status itu dan berharap bisa keluar lagi," ujarnya.
Perjanjian Kerja Sama
Sebelumnya, Freddy menyatakan bahwa dirinya hendak membangun perjanjian kerja sama antara DJKI dengan Bareskrim Polri untuk melakukan penindakan pelanggaran KI. Hal ini selanjutnya akan diikuti dengan pembentukan satuan tugas operasi.
Dengan begitu, upaya penegakan hukum pelanggaran KI seperti pembajakan dan pemalsuan dapat berjalan optimal. Menurut Freddy, waktu 15 tahun yang dilalui Indonesia sebagai negara dengan kategori PWL sangat berdampak terhadap penilaian nasional maupun global. Secara nasional, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan investor, serta secara global dampaknya Indonesia akan selalu dicap sebagai tempat peredaran barang palsu.
Senada, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Anom Wibowo mengatakan sebagai upaya mengeluarkan Indonesia dari PWL perlu dibentuknya satgas ops. Anom menjelaskan, 5 program yang akan dilakukan sebagai upaya satgas ops dalam rangka mengeluarkan Indonesia dari status PWL.
Kelima program tersebut antara lain: Pembentukan Permenkumham, Perjanjian Kerja Sama dengan Stakeholder, Pengadaan Alat Penyelidik, Diklat PPNS dan Training, dan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik.
Anom berharap, penindakan dalam rangka menegakkan kepastian hukum tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada penindakan platform digital agar penegakan hukum terkait tindak pidana pelanggaran KI tidak dianggap lemah.
Anom berharap setiap perkara pidana KI yang sebelumnya hanya dikawal hingga perkara tersebut masuk P21, saat ini dapat dikawal dan mengkoordinasikan perkara tersebut dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan.
Untuk diketahui, PWL merupakan daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang cukup berat. Status PWL diberikan kepada negara-negara yang perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dinilai belum memadai. Setiap tahun pemerintah AS melakukan penilaian rutin terhadap mitra dagangnya untuk memastikan bahwa perlindungan HKI telah dilakukan secara efektif dan memadai.