Asas kebebasan berkontrak telah diakui secara universal sebagai dasar perikatan perdata antara subjek hukum. Namun penerapannya pasti disertai sejumlah syarat berdasarkan politik hukum di masing-masing negara. Hanya saja, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak kerap lebih memperhatikan aspek kepastian hukum.
“Dalam perkembangannya, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan,” kata Fauzie Yusuf Hasibuan dalam orasi ilmiah penerimaan gelar Profesor untuknya di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Selasa (12/11) lalu. Fauzie memberikan kritik atas pelaksanaan asas tersebut yang kerap mengabaikan ketimpangan posisi negosiasi.
“Jika keseimbangan proses negosiasi tidak dapat diwujudkan, maka kontrak tersebut tidak memberikan keadilan,” Fauzi menjelaskan. Melalui pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hukum, ia mendorong agar hukum kontrak yang berlaku di Indonesia lebih menekankan aspek keadilan.
Caranya dengan mengadopsi prinsip keterbukaan dan keseimbangan dalam Statute of International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Terlebih lagi Indonesia telah mengesahkan statuta tersebut dengan Peraturan Presiden No.59 Tahun 2008. “Jika para pihak mengadopsi prinsip keterbukaan dan keseimbangan, akan memunculkan rasa keadilan bagi para pihak,” katanya.
Fauzie, yang masih menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia periode 2015-2020, ini menilai dua prinsip tersebut sebagai solusi adil. Pihak yang lemah posisinya dalam negosiasi bisa mendapatkan perlindungan kepentingan. “Pihak yang kuat harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan pihak yang lemah,” ujar Fauzie.
Baca:
- Perhatikan Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Gadai Saham
- Mereka yang Berjasa dalam Penerjemahan ‘Resmi’ KUHP
Hukum perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata saat ini diakuinya telah memuat sejumlah pembatasan asas kebebasan berkontrak. Hanya saja semua pembatasan lebih berpihak pada aspek kepastian hukum. Ia menyebut pasal 1320, 1332, 1335, dan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasarnya.
Bahkan telah ada keharusan iktikad baik dalam pasal 1338 yang sangat dekat dengan upaya menjamin keadilan dalam berkontrak. Hanya saja Fauzie melihat pengaturan soal iktikad baik belum cukup. Perlu ada batasan baru untuk menyeimbangkan posisi tawar-menawar dalam negosiasi kontrak.
Oleh sebab itu, prinsip keterbukaan dan keseimbangan perlu menjadi norma baru dalam hukum kontrak. Tujuannya untuk menutup penyalahgunaan keadaan. Termasuk untuk mencegah ancaman pembatalan kontrak.
Mengacu pada sejumlah putusan pengadilan, Fauzie mengakui bahwa hakim kerap berupaya menegakkan keadilan dalam kontrak dengan dalil iktikad baik. Sayangnya penafsiran iktikad baik tersebut bisa dikalahkan fakta bahwa para pihak telah sepakat terikat kesepakatan. Sepanjang objek perjanjian tidak dilarang undang-undang, persoalan ketimpangan posisi negosiasi tidak menjadi perhatian utama hakim.
Secara khusus, Fauzie juga berpendapat bahwa hukum kontrak Indonesia perlu diharmoniskan sebanyak mungkin dengan prinsip-prinsip hukum dalam statuta UNIDROIT. Tujuannya agar berbagai transaksi internasional menuju pada keseragaman dalam mewujudkan keadilan.
Pengangkatan gelar Profesor ini diakui Fauzie di luar dugaannya. Pasalnya ia telah menjelang masa pensiun sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya tidak lama lagi. Selain berprofesi advokat, Fauzie adalah dosen tetap yang telah lama mengabdi sebagai akademisi di Universitas Jayabaya.
Pencapaian Fauzie ini mendapatkan apresiasi khusus dari Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan. Ia yang juga diangkat sebagai Guru Besar Kehormatan di kampus yang sama ikut hadir dalam upacara pengukuhan Fauzie. (Baca: Otto Hasibuan Raih Gelar Profesor dari Universitas Jayabaya)
“Peradi sangat bangga sekali, biasanya yang aktif di organisasi tidak begitu tertarik dengan dunia akademik, dia bisa menggabungkannya di tengah kesibukan, itu sangat luar biasa, saya salut sama Fauzie,” ujar Otto kepada Hukumonline.