Peraturan Daerah (Perda) sebagai produk hukum daerah disebutkan sebagai salah satu sumber terjadinya diskriminasi dan intoleransi di daerah. Hal ini berkembang sejak mulai berlakunya rezim otonomi di daerah. Keleluasaan wewenang kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya dirasakan efek negatifnya dalam kemunculan intoleransi dan diskriminasi di daerah.
“Ada produk hukum daerah yang menjadi instrumen diskriminasi bahkan kekerasan. Di Jawa Barat misalnya, produk hukum terkait Ahmadiyah,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, dalam sebuah diskusi, Selasa (13/8), di Jakarta.
Menurut Ismail, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute pada September 2018 - Februari 2019, di Jawa Barat dan Yogyakarta terdapat sejumlah temuan terkait dampak dari produk hukum daerah yang dipandang diskriminatif terhadap akses pelayanan publik. Meski begitu, Ismail menilai bahwa pemerintah daerah saat ini terus berupaya untuk memperbaiki situasi yang terjadi di daerah masing-masing.
“Temuan ini sudah kami sampaikan ke Pemerintah Daerah. Ada terobosan yang sudah dilakukan oleh masing-masing pemerintah,” ujarnya.
Dijabarkan dalam hasil penelitian tersebut, Setara Institute mengidentifikasi 32 produk hukum daerah dengan rincian 21 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 11 di Jawa Barat yang mendiskriminasi kelompok minoritas berdasarkan gender, identitas, kepercayaan, dan orientasi seksual. Misalnya, peraturan ini mengandung pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia kelompok minoritas yang secara konstitusional dilindungi untuk memperoleh pelayanan publik yang adil.
Berdasarkan hasil wawancara dengan komunitas terkait, diketahui jangkauan dampak diskriminasi akibat produk hukum daerah di dua wilayah tersebut. Sebanyak 349 kasus diskriminasi yang terdokumentasi. Sebanyak 77 di antaranya terjadi di Yogyakarta, sementara 28 lainnya terjadi di Jawa Barat. Secara khusus riset ini mendokumentasikan 244 kasus intoleransi terhadap Ahmadiyah di Jawa Barat di medio 2007 - 2017.
Di Jawa Barat terdapat 54 praktik pelayanan umum diskriminatif di mana 30-nya diskriminasi di sektor pelayanan administrasi dan 24 di antaranya di sektor pelayanan jasa. Sementara di Yogyakarta, ditemukan 148 praktik pelayanan publik yang diskriminatif serta 102 praktik pelayanan diskriminatif dalam bidang jasa.
Menurut Ismail, produk hukum daerah semacam ini memiliki problem konstitusionalitas karena ternyata tidak mampu melindungi seluruh rakyat Indonesia. “Dia melanggar jaminan konstitusional karena banyak disusun berdasarkan imajinasi masa lalu tentang suatu daerah. Kalau dulu ada serambi Mekah, sekarang ada serambi Madinah, Arafah, dan macam-macam,” terang Ismail.
Selain itu, produk hukum daerah seperti ini dipandang Ismail telah digunakan untuk melegitimasi serangkaian perilaku intoleran. Mulai dari stigma sosial yang dimiliki individu, main hakim sendiri dan kekerasan yang didukung negara terhadap kelompok minoritas. Di Yogyakarta misalnya, terdapat Perda yang membatasi kepemilikan tanah oleh etnis Tionghoa. Kemudian juga terkait hak peradilan yang adil bagi pelajar Papua di Yogyakarta.
(Baca: Regulasi dan Institusi Jadi Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi)
Secara garis besar, ia mencatat terdapat 8 dampak yang ditimbulkan akibat adanya produk hukum diskriminatif terhadap kelompok rentan ini. Pertama, mereka kehilangan hak untuk menikmati hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Kedua, kehilangan hak atas penegakan hukum yang fair dan reviktimisasi akibat stigma separatis bagi mahasiswa Papua di Yogyakarta.
Ketiga, terdapat restriksi dalam pelayanan publik. Keempat, alienasi sosial yang meluas bagi kelompok LGBT dan perempuan pekerja seks. Kelima, akselerasi intoleransi yang dilegitimasi produk hukum diskriminatif. Keenam, meningkatnya kesulitan mendirikan tempat ibadah. Ketujuh, terbukanya potensi kekerasan terhadap kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban. Delapan, tidak terpenuhinya hak anak yang bermasalah dengan hukum.
Walikota Bogor, Bima Arya, di tempat yang sama menjelaskan terkait penilaian sebagian pihak yang menempatkan Kota Bogor sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi yang rendah merupakan pekerjaan rumah bagi pihaknya untuk terus berbenah. Namun, hal itu bukan berarti tidak ada peningkatan sama sekali terkait iklim toleransi di Kota Bogor. Bima mempresentasikan perayaan Cap Go Meh di Kota Bogor yang dihadiri oleh pemuka masing-masing Agama.
“Bogor intoleran gak? Gak. Tapi kalau ada kasus-kasus iya. Tapi itu tidak mempengaruhi citra Bogor,” ujar Bima.
Ia mencontohkan perkembangan persoalan pembangunan rumah ibadah, Gereja Yasmin di Bogor yang mana hari ini telah terdapat perkembangan yang signifikan. Dari awal perdebatan mengenai dasar hukum yang membuat persoalan pembangunan gereja Yasmin menjadi terkatung-katung, saat ini sudah meningkat kepada pembahasan bersama antara tim 7 dengan pemerintah Kota.
“Ada dua hal signifikan terkait penyelesaian Gereja Yasmin. Ada kesepakatan, saya ingin mengajak semuanya fokus ke solusi. Mendirikan di tempat baru dengan IMB baru; relokasi; atau berbagi lahan,” ujar Bima.
Kemudian dari sisi kebijakan, Bima menyebutkan bahwa dirinya memastikan dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah Bogor di periode kedua ia menjabat, akan memasukan nomenklatur terkait toleransi. Dengan begitu, tidak akan lagi ada tindakan pejabat daerah yang diskriminatif dan intoleran.
“Poinnya perbaikan sudah dilakukan meski tidak mudah. Disitu pimpinan publik mesti bekerja keras,” ujar Bima.
Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menyampaikan hal senada. Terkait persoalan ini, mestinya Pemerintah Daerah dapat memulai melalui kerangka kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Berdasarkan pengalamannya, ia mengeluhkan situasi daerah yang sering menjadi persoalan terkait diskriminasi dan intoleransi.
“Ada persoalan sejak perencanaan daerah, sehingga program dan kegiatan setiap SKPD itu mencerminkan keadilan kepada masyarakat yang kita layani. Memang kunci dari semangat itu adalah regulasi,” ungkap Akmal.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Heri Hudaya, mengingatkan bahwa dasar dari seluruh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah berbasis kepada Pancasila dan UUD 1945. Dengan begitu, kerangka acuannya jelas sehingga tidak menghasilkan produk hukum daerah yang diskriminatif.
“Ada tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus atau tidak dilaksanakan, bersifat memaksa, dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ujar Heri.