Lebih lanjut, dengan prinsip persamaan, semua orang dianggap sama, dan memperoleh akses dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya; tanpa dibeda-bedakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti Free Fight Liberalism yang marak tumbuh di Barat, melainkan kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
- Kedaulatan Rakyat (people’s sovereignty)
Dalam konsepsi kedaulatan rakyat, kehendak rakyat dan kepentingan rakyat merupakan hakikat yang utama. Sehubungan dengan ini, ada dua hal yang hendak dicapai, yakni kecilnya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas pemerintahan.
- Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab
Berikut kategori atau tolok ukur dari pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
- Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif.
- Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka.
- Pers yang bebas.
- Prinsip negara hukum.
- Sistem dwi partai atau multi partai.
- Pemilihan umum yang demokratis.
- Prinsip mayoritas
- Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.
Masih terkait prinsip-prinsip demokrasi P, untuk dapat mewujudkan konsep negara demokrasi, diperlukan adanya prinsip yang menjadi tolok ukur dalam menilai pemerintahan yang demokratis. Adapun menurut Georg Sorensen dalam Demokrasi dan Demokratisasi, secara umum prinsip demokrasi terdiri dari empat pilar utama, yakni:
- Lembaga legislatif atau parlemen sebagai wakil rakyat.
- Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit.
- Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang.
- Pers sebagai alat kontrol masyarakat.
Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!