Komisi Energi DPR menaruh harapan besar kepada Rudi Rubiandini ketika ia dialihkan dari Wakil Menteri ESDM menjadi Kepala SKK Migas. Maklum, Rudi dikenal seorang yang piawai, ahli dan paham pengelolaan migas. Namun, setelah Rudi ditangkap, harapan itu seolah sirna.
Setidaknya, begitulah yang dirasakan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana menanggapi penangkapan Rudi Rubiandini oleh KPK, Selasa (13/8) malam. “Kami prihatin dengan tentang kejadian ini. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk dunia Migas kita agar bisa lebih baik dan profesional dalam mengelola Migas ini,” ujarnya kepada wartawan.
Setelah penangkapan itu, anggota DPR bersuara, meminta pengawasan SKK diperkuat. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menilai perlu lembaga pengawasan terhadap SKK Migas karena Satuan Khusus ini rawan korupsi. “Perlu lembaga pengawasan, karena SKK Migas ini lembaga yang mempunyai kewenangan yang cukup besar dan sangat rentan dalam tindak pidana korupsi,” ujar Pramono Anung di ruang kerjanya di Gedung DPR, Rabu (14/8).
Mengelola dana besar, tapi angarannya tidak melalui APBN, membuat godaan terhadap pimpinan SKK Migas besar. Karena itu, kata Pramono, perlu diperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal SKK Migas. “Menurut saya, bukan orangnya, namun sistemnya yang membuka kecenderungan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kewenangan yang begitu besar, godaan yang luar biasa, sehingga itu terjadi mungkin siapa saja yang ditempatkan di situ, kalau sistem pengawasannya tidak baik, bisa saja berbahaya,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat meminta pemerintah serius memikirkan pola pengawasan yang ketat terhadap SKK Migas. Cuma, ia kurang sepakat kalau penguatan pengawasan diikuti pembentukan lembaga baru untuk mengawasi. Pembentukan lembaga baru pasti akan membutuhkan biaya besar. “Pemerintah harus memikirkan cara tepat melakukan pengawasan. Jangan membentuk lembaga terus, kan biayanya besar. Pengawasan Migas ini sangat lemah,” ujarnya.
Selain meminta pengawasan diperkuat, secara khusus Pramono dan anggota DPR Bambang Soesatyo meminta KPK menelusuri lebih jauh kasus yang menyeret Rudi.Pramono dan Bambang yakin Rudi tak main sendiri karena industri migas melibatkan banyak pihak dan biaya yang sangat besar. “Ini bisnis jutaan dollar atau triliunan rupiah,” kata Bambang Soesatyo.
Bubarkan
DPR ingin pengawasan diperketat, pengamat justru meminta agar SKK Migas lebih baik dibubarkan. Keberadaan SKK Migas justru dinilai merusak tata kelola migas nasional.
Pandangan ini antara lain disampaikan Ketua Center for Petroleum and Energy Economic Studies (CPEES), Kurtubi, mengatakan penyebab kasus Rudi Rubiandini tak lepas dari tata kelola yang salah. Pengelolaan migas diserahkan ke lembaga negara dan lembaga negara tersebut menunjuk pihak lain untuk menjual maka tentu ini menimbulkan lobang untuk melakukan kebocoran.
Dengan menerapkan sistem tata kelola migas yang demikian maka negara akan dirugikan karena penerimaan dari sektor migas akan mengalami penurunan. Penerimaan negara akan berkurang karena uang yang seharusnya jatuh seluruhnya ke penerimaan negara jatuh sebagian ke pihak lain. Kerugian negara akan besar jika SKK migas menjual migas melalui oil trader ke luar negeri.
Oleh karena itu, kata Kurtubi, sistem pengelolaan migas harus segera diubah dengan membubarkan SKK Migas sebab jika tidak keberadaannya akan terus merugikan negara. “Menurut saya, sistem itu yang harus diubah dan SKK Migas dibubarkan, sebab keberadaannya sangat merugikan negara”.
Desakan senada disampaikan Saleh Partaonan Daulay. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini berpendapat penangkapan Rudi perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan energi nasional. Penangkapan Rudi mengindikasikan pengelolaan migas masih sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Saleh tegas meminta Presiden membubarkan SKK Migas karena sejak awal pembentukan lembaga ini dinilai bermasalah seperti terbaca dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan BP Migas. “Menurut saya, Presiden SBY sebaiknya segera membubarkan SKK Migas,” kata Saleh.