Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh salah pilih Jaksa Agung mengingat pos jabatan tersebut sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum. “Jaksa Agung harus berinteritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum dan terbebas dari konflik kepentingan,” tambahnya.
Jika melihat hal ini, Ade berpendapat Prasetyo tidak tepat untuk dijadikan Jaksa Agung. Pasalnya, selama Prasetyo berada di korps adyaksa, dia tidak ada prestasi besar yang bersangkutan. “Terlebih lagi saat ini ia sudah menjadi politisi, maka konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentara,” jelasnya.
“Ujung-ujungnya Kejaksaan berpotensi disabotase kepentingan politik. Penegakan hukum yang objektif dan equal akan mustahil dicapai,” tambahnya.
Untuk menghindari hal tersebut, lanjut Ade, Jokowi harus sangat hati-hati dalam memilih posisi Jaksa Agung. Jangan sampai jabatan Jaksa Agung menjadi posisi bagi-bagi jatah antar partai karena hal tersebut akan merusak korps Adhyaksa.