Menurut Irsan, sengketa ini sudah berlangsung sejak 2010. Berangkat dari pencabutan KP tersebut, Pemda Kutai Timur telah menempuh jalur pengadilan dengan Churchill. Sayangnya, gugatan yang diajukan oleh perusahaan tambang yang berpusat di London itu selalu kalah. Mulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (MA) hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Karena kalah di semua pengadilan di Indonesia makanya mereka menggugat ke arbitrase internasional dan kita tidak akan gentar,” katanya.
Dalam gugatannya ke arbitrase internasional, Churchill mengaku telah mengalami kerugian besar dan meminta ganti rugi kepada pemerintah Indonesia sebesar AS$2 miliar. Dengan adanya pencabutan izin empat perusahaan tersebut, mereka menganggap pemerintah Indonesia telah melakukan penyitaan kekayaan mereka dan juga sebagai tindakan perlakuan tidak setara antara investor asing dan lokal.
Selain Bupati Kutai Timur, Churchill juga mencantumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam gugatannya.
Kuasa Hukum Pemprov Kutai Timur, Didi Darmawan, mengatakan Churcill mengklaim telah membeli 75 persen saham dari Ridlatama Group yang telah mempunyai empat IUP di Kutai Timur. Namun, saat Bupati Kutai Timur mengirimkan surat pada Grup Ridlatama untuk menanyakan kepemilikan saham tersebut, Ridlatama justru menjelaskan bahwa 100 persen saham dimiliki oleh lokal. Hubungannya dengan Churcill hanya sebagai Master Services Agreement.
“Berita-berita yang beredar luas di dunia internasional banyak informasi yang tidak seimbang, ini yang sangat kami sayangkan,” ujarnya.
Menurut Didi, Churchill mengajukan gugatan ke arbitrase internasional tanpa melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan Pemprov Kutai. Tuntutan yang diajukan oleh Churchill merupakan tuntutan terbesar yang pernah diajukan oleh satu pihak. Ia khawatir, negara bisa direpotkan jika tidak siap menghadapi tuntutan ini.
Namun, ia meyakini bahwa pemerintah Indonesia akan memenangkan perkara ini. Pasalnya, dalam permohonan arbitrase yang diajukan, mereka tidak memberikan rincian dan bukti kepemilikan sahamnya di empat perusahaan tersebut. Sebaliknya, Pemprov Kutai Timur optimis menang karena memiliki data dan rincian yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki 75 persen saham Ridlatama Group.
Kepala Humas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Budi Surjono, mengakui bahwa pihak Churcill tidak pernah melakukan komunikasi atau dialog dengan Pemprov. Dia memprediksi gugatan Churchill ke arbitrase Internasional belum tentu akan dikabulkan. “Kita harus tunggu keputusan dari arbitrase internasional dulu,” kata Budi.