Beragam sebab yang membuat masyarakat menggugat Presiden. Sejumlah perwira menengah Mabes Polri, misalnya, menyeret Presiden ke pengadilan tata usaha negara terkait dengan kebijakan pemensiunan dini. Dalam kasus lain, Presiden digugat karena tidak kunjung meratifikasi konvensi internasional (lihat tabel).
Kasubdit Bantuan Hukum Perdata Kejaksaan Agung, Slamet Ryadi, menambahkan bahwa dari kasus-kasus tersebut tidak semua menggunakan pola gugatan biasa. Selain perdata biasa, ada juga pola class action dan legal standing. Namun, yang paling menarik bagi kejaksaan untuk diperdebatkan sekarang adalah model gugatan citizen lawsuit. "Gugatan itu masih menimbulkan pro dan kontra," kata Slamet Ryadi.
Meskipun demikian, selaku kuasa hukum Presiden, kejaksaan tetap mengikuti persidangan. Bahkan selain disibukkan gugatan citizen lawsuit dalam kasus Nunukan, kejaksaan juga sedang mempersiapkan diri menghadapi gugatan serupa dalam kasus divestasi Indosat.