Namun, berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju, SBY menelepon langsung agar terjadi kebulatan. “Sekitar pukul 20.00, saya terima lembar kesepakatan untuk (1) Kebersamaan di DPR & MPR; (2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dengan perbaikan,” papar SBY.
Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum dan Sekjen, mulai dari PG, P Gerindra, PAN, PKS, PPP dan juga PD. Khusus PPP hanya Ketum.
Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Menurut SBY, politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. “Saya percaya KMP,” tegas SBY seraya menambahkan, apalagi, Perpu itu mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada Langsung.
Ada juga yang khawatir jika justru PDIP yang tolak Perpu itu. SBY meyakini mestinya tidak, karena justru PDIP inginkan Pilkada Langsung, bukan Pilkada DPRD.
Terpisah, Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan menghargai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada beberapa waktu lalu.
"Masalah Perppu, saya menghargai bapak presiden, saya lihat memang berita ini di televisi, tapi sampai hari ini belum menerima Perppu tersebut," kata Setya di sela-sela acara potong hewan kurban di gedung parlemen, Jakarta, Minggu (5/10).
Dia mengatakan, komisi terkait di DPR akan melakukan kajian atas Perppu itu ketika sudah menerimanya. Hal itu menurutnya akan menjadi pembahasan yang dilakukan secepatnya pada sidang pertama DPR RI periode 2014-2019.