Presiden Jokowi: Pemberantasan Korupsi Perlu Penguatan Regulasi dan Kolaborasi
Terbaru

Presiden Jokowi: Pemberantasan Korupsi Perlu Penguatan Regulasi dan Kolaborasi

Perlu penajaman strategi dalam upaya pemberantasan korupsi agar target-target tersebut bisa tercapai lebih cepat dan tepat guna. Antara lain percepatan RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan untuk dapat digunakan.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit

Dia berharap betul agar Presiden Joko Widodo dapat mendorong kembali berbagai upaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, demi generasi masa depan yang cemerlang . Sinergitas gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk bergerak maju, tak saja sinergi antar aparat penegak hukum saja.

”Tetapi juga sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, dengan dunia usaha,” katanya.

Nawawi juga memaparkan, penggunaan teknologi dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu keharusan. Sejumlah kisah sukses mencegah dan memberantas korupsi di Kementerian/Lembaga menjadi contoh pentingnya sinergi kelembagaan dan penggunaan teknologi informasi.

“Teknologi informasi telah mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Sistem ini memperbaiki tata kelola batubara secara signifikan termasuk mencegah illegal mining, penyelundupan ekspor dan praktik yang merugikan penerimaan negara sejak puluhan tahun," Nawawi menjelaskan.

Nawawi yang berlatarbelakang hakim itu melanjutkan, sinergi juga terjadi pada sistem logistik nasional. Integrasi sistem dan koordinasi 18 Kementerian/Lembaga dan dunia usaha pada pelabuhan laut berhasil menurunkan waktu dan biaya di pelabuhan, dimulai dari 14 pelabuhan laut besar dan melebar pada pelabuhan udara bahkan 1.400 terminal khusus (tersus). Salah satu hasilnya, Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2022 termasuk dalam 20 besar pelabuhan di dunia untuk kategori kecepatan pelayanan versi UNCTAD.

Sebagai informasi, rangkaian peringatan Hakordia Tahun 2023 telah dimulai sejak beberapa bulan terakhir. Mulai dari Road Show Bus KPK ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ di 6 provinsi di Sumatera, peluncuran Desa Antikorupsi, Integrit Expo, penghargaan ACFFEST, rangkaian talkshow dan diskusi serta berbagai kegiatan lainnya.

Pada puncak peringatan Hakordia yang berlangsung selama dua hari (12-13 Desember 2023) di Istora Senayan, Jakarta, berbagai kegiatan akan diikuti oleh pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, unsur masyarakat yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi serta media.

Pembukaan Hakordia Tahun 2023 ini dihadiri oleh para Pimpinan KPK, para Dewan Pengawas KPK, para Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju, Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para Kepala Lembaga Negara. Hadir pula para Gubernur/Bupati/Walikota, para Direksi BUMN dan BUMD, para Mitra Internasional, pegiat antikorupsi, media dan segenap insan KPK.

Tags:

Berita Terkait