Hal itu perlu dilakukan karena adanya keterbatasan jumlah alpalhankam dan amunisi yang dimiliki saat ini, sebagian besar berusia tua dan tidak beroperasi optimal serta bekal pokok prajurit tidak cukup untuk bertempur dalam waktu lama. Karena itu, kata Dahnil, Kemhan mencari formula terbaik melakukan reorganisasi belanja dan pembiayaan Alpalhankam Kemhan dan TNI, seperti tertuang pada Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Dalam Raperpres Pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk 5 (lima) Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah 124.995.000.000 dolar AS.
Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai 124.995.000.000 dolar AS, telah teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Menurut dia, pembelian alutsista tersebut tidak akan membebani APBN dan tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Pinjaman dari beberapa negara yang akan digunakan untuk pembelian alutsista ini akan diberikan dalam tenor yang panjang. Bunganya sangat kecil dan pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun dialokasikan di APBN. Dengan asumsi, alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," katanya. (ANT)